Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menjelaskan tentang kesiapan pembentukan kementerian dan lembaga baru di era pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Dia menyebut rencana tersebut telah dibahas dan dikonsultasikan dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
“Semua sudah dikonsultasikan dan diselaraskan, dalam hal ini Kemenkeu sudah berkoordinasi, berharmonisasi dengan Kementerian PANRB,” kata Thomas saat diwawancarai di kantornya di Jakarta pada Rabu (11/9/2024).
Thomas menjelaskan bahwa koordinasi dilakukan untuk memastikan anggaran dan dasar hukum terkait pembentukan kementerian atau lembaga baru tersebut sudah siap. Dengan demikian, ia berharap Prabowo dapat langsung melaksanakan rencananya setelah terpilih nantinya.
Sebelumnya, perombakan nomenklatur kementerian di masa pemerintahan Prabowo semakin menguat. Badan Legislatif DPR RI baru saja menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara untuk disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna.
Revisi UU ini akan memberikan fleksibilitas lebih bagi pemerintah untuk menentukan jumlah lembaga. Penambahan kementerian dan lembaga dapat dilakukan tanpa harus merombak UU.
Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo, juga sudah menjelaskan rencana kakaknya untuk membentuk kementerian baru. Salah satunya adalah Kementerian Perumahan. Hashim mengatakan Prabowo telah setuju untuk mendirikan Kementerian Perumahan seperti sebelumnya.
Selain Kementerian Perumahan, Hashim juga menyebut bahwa Prabowo berencana membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN). Menurutnya, pembentukan badan baru ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara.
Artikel ini disertai dengan gambar Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono yang memberikan penjelasan.
