Jakarta, CNBC Indonesia – Defisit APBN era transisi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Prabowo Subianto direncanakan sebesar 2,45% – 2,82% dari PDB atau mencapai Rp 600 Triliun sehingga menjadi defisit APBN tertinggi dalam masa transisi.
Ekonom Senior, Raden Pardede memandang bahwa selama defisit APBN tidak melebihi aturan 3%, maka hal ini tidak masalah. Selain itu, Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang diajukan pemerintahan saat ini masih bisa mengalami perubahan oleh pemerintahan berikutnya.
Sementara terkait dengan kekhawatiran akan terjadi pembengkakan defisit APBN untuk mendanai program baru dari Presiden Terpilih, Raden menyatakan bahwa perlu dilakukan kajian terkait detail anggaran yang digunakan untuk program baru tersebut atau realokasi anggaran.
Bagaimana pendapat ekonom tentang postur KEMPPKF APBN 2025 yang memiliki defisit besar? Simak dialog antara Syarifah Rahma dan Ekonom Senior, Raden Pardede dalam Squawk Box, CNBC Indonesia (Jumat, 07/06/2024).
Saksikan siaran program-program CNBC Indonesia TV lainnya secara live streaming di sini.
