Sri Mulyani & DPD: Rapat Tertutup Ungkap Hasil Menjanjikan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Komite IV DPD RI telah selesai melakukan rapat pembahasan APBN 2025 yang mendadak tertutup di tengah jalan. Rapat itu membahas secara garis besar pelaksanaan APBN 2025 yang telah disesuaikan dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan kebijakan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa rapat tersebut juga membahas tentang efisiensi anggaran untuk meningkatkan efisiensi anggaran operasional pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Menteri Sri Mulyani berbicara tentang upaya efisiensi anggaran untuk mendukung kegiatan yang meningkatkan produktivitas, dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi lokal dan UMKM.

Rapat di Gedung DPD RI antara Menteri Keuangan dan Komite IV DPD RI sebelumnya dinyatakan terbuka, namun menjadi tertutup setelah dibahas mengenai potensi penurunan penerimaan negara, Danantara, dan belanja negara yang terpengaruh oleh efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden. Beberapa isu seperti masalah sistem Coretax dan pembahasan dividen BUMN juga dibicarakan dalam rapat tersebut. Ketua Komite IV DPD Ahmad Nawardi mengungkapkan bahwa karena masalah-masalah tersebut, penerimaan negara di awal tahun bisa terganggu, menyebabkan ketidakstabilan pada kas negara.

Diskusi mengenai pelaksanaan APBN 2025 juga melibatkan sejumlah pemangkasan anggaran Kementerian/Lembaga sesuai dengan Instruksi Presiden dan Surat Edaran Menteri Keuangan. Selain itu, penyinggungan masalah setoran dividen BUMN kepada negara melalui badan pengelolaan Danantara yang juga menjadi perbincangan penting dalam rapat tersebut. Semua pembahasan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memastikan keseimbangan anggaran dan efisiensi manajemen keuangan negara. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengelola anggaran negara dengan lebih efisien dan transparan demi mendukung pembangunan ekonomi nasional.