Jakarta, CNBC Indonesia – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memberikan masukan mengenai program makan siang gratis yang akan dilaksanakan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
KPK menyatakan akan meninjau rencana pelaksanaan program ini dan memberikan masukan terkait potensi kasus korupsi yang mungkin terjadi.
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, mengatakan, “Saya akan melihat detailnya terlebih dahulu, baru setelah itu kita akan melihat kemungkinan terjadinya korupsi yang dapat kita cepat hapus,” di kantornya, Jakarta, pada Selasa (23/4/2024).
Pahala menjelaskan bahwa KPK tidak akan mempermasalahkan asal sumber anggaran untuk program makan siang gratis tersebut. Menurutnya, yang terpenting adalah memastikan anggaran tersebut digunakan tanpa korupsi.
“Kami tidak peduli dari mana anggaran diambil, itu keputusan pemerintah,” katanya.
Dia menyebutkan bahwa program makan siang gratis ini diperkirakan akan dilakukan secara luas hingga tingkat desa. Oleh karena itu, langkah-langkah pencegahan korupsi harus diambil. Jika tidak, akan muncul masalah seperti harga tinggi namun kualitas makanan rendah.
“Yang paling berbahaya adalah aspek masifnya, karena ini tentang pengadaan, lelang, harga tinggi tetapi kualitasnya rendah,” katanya.
Program makan siang dan susu gratis merupakan program kerja dari Prabowo-Gibran yang diusung sejak masa kampanye. Setelah mereka menjadi pemenang Pemilihan Presiden 2024, program ini dipastikan akan diluncurkan pada tahun pertama masa pemerintahan. Setelah program ini berjalan penuh, akan menyasar semua siswa di Indonesia dengan perkiraan biaya lebih dari Rp 400 triliun.
Anggota dewan pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Hari Wibowo, menyatakan bahwa program ini akan dilakukan secara bertahap. Program akan diperluas seiring berjalannya waktu hingga mencapai 100% pada tahun kelima pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Ditahun pertama, program ini akan menyasar 40% siswa sekolah, lalu pada tahun kedua bisa dinaikkan menjadi 80%. Pada tahun 2029, program ini akan mencakup 100% siswa sekolah yang jumlahnya diperkirakan mencapai 82,9 juta orang,” ujarnya.
“Pada tahun 2029, program ini harus mencakup 100% siswa sekolah,” tambahnya.
