Pemimpin Mayoritas Senat Amerika Serikat (AS), Chuck Schumer, telah meminta Israel untuk segera mengadakan pemilu. Permintaan ini muncul dalam situasi di mana Israel sedang dalam perang dengan milisi Hamas di Gaza, Palestina.
Schumer mengkritik pemerintahan PM Benjamin Netanyahu yang dinilainya tidak lagi melayani kepentingan Israel dan menjadi penghalang perdamaian. Ia juga menegaskan dukungannya terhadap Solusi Dua Negara antara Israel dan Palestina, yang berbeda dengan pandangan Netanyahu yang sering menolak mengakui Palestina.
Schumer menekankan perlunya Israel mengadakan pemilu untuk memilih pemimpin baru. Selain itu, ia juga mengkritik warga Palestina yang mendukung Hamas dan menuntut mundurnya Mahmoud Abbas sebagai pemimpin Palestina.
Selain Schumer, Presiden Joe Biden juga mulai menunjukkan ketidakpuasan terhadap Israel terkait rencana pemukiman ilegal di Tepi Barat. Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, menyatakan bahwa kebijakan tersebut menghambat perdamaian dan tidak sesuai dengan hukum internasional.
Pemerintahan AS sendiri juga telah dikecam atas dukungannya terhadap Israel dalam konflik ini, apalagi dengan tingginya jumlah korban warga sipil di Gaza. Schumer menyatakan kekecewaannya terhadap Netanyahu dan perlindungan yang minim terhadap warga Palestina, serta hambatan pengiriman bantuan ke Gaza.
Pemerintah AS juga mengingatkan bahwa pemukiman Yahudi ilegal oleh Israel bertentangan dengan perdamaian dan hukum internasional. Mereka mengancam akan menyatakan tindakan tersebut sebagai tidak konsisten dengan hukum internasional.
Juru Bicara Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby mengatakan bahwa pihak Gedung Putih telah diberitahu terlebih dahulu tentang pidato Schumer, namun tidak memberikan dukungan atau penolakan terhadap isi pidato tersebut.
Dengan demikian, Schumer, bersama dengan pemerintah AS dan tokoh Demokrat lainnya, semakin menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan Israel dalam konflik dengan Palestina. Semua pihak berharap agar masalah ini dapat diselesaikan dengan cara yang damai dan menghormati hak asasi semua pihak yang terlibat.
