Di luar delapan Program Dampak Cepat tersebut, pemerintahan yang akan datang perlu memfokuskan pada 17 target kinerja utama dengan program prioritas untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Kedua belas target ini penting karena mereka mewakili batu loncatan fondasional atau prasyarat mutlak untuk menjadi bangsa yang maju dan makmur. Mereka juga menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang belajar dari sejarah. Kami sadar akan tantangan yang kami hadapi sekarang dan di masa depan (dekat dan jauh). Kami adalah bangsa yang memilih untuk menghadapi tantangan kami langsung, membekali diri dengan kemampuan untuk menghadapinya.
Sasaran Prioritas 1: Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air Makanan, energi, dan air adalah kebutuhan mendasar bagi kemerdekaan dan kedaulatan suatu negara. Oleh karena itu, pencapaian swasembada pangan, energi, dan air harus diprioritaskan dengan cepat dan teliti. Untuk pangan, inisiatif meliputi pengembangan program agropolitan, khususnya untuk padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu. Sebuah target minimum 4 juta hektar tambahan lahan panen tanaman dicanangkan hingga tahun 2029. Dengan penambahan luas panen ini, diasumsikan semuanya adalah sawah padi, akan terjadi penambahan 20 juta ton padi (dengan produktivitas 5 ton per ha) atau setara dengan 10 juta ton beras (dengan hasil 50%).
Dalam bidang energi, Indonesia berada pada posisi yang baik untuk menjadi pemimpin global dalam energi hijau melalui pengembangan biodiesel dan aviasi biofuel dari kelapa sawit, bioetanol dari tebu dan singkong, serta pemanfaatan sumber daya terbarukan seperti listrik hidro, angin, laut, surya, dan panas bumi. Hingga tahun 2029, dengan sumber daya alam yang tersedia, program biodiesel B50 dan campuran etanol E10 akan diterapkan. Sementara itu, pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro-hidro (PLTMH) harus dipromosikan sebagai solusi untuk menyediakan listrik di daerah terpencil. Ketersediaan air akan dipastikan melalui pengelolaan air yang tepat, membuatnya tersedia selama kekeringan dan mencegah bencana selama musim hujan.
Sasaran Prioritas 2: Memperbaiki Sistem Penerimaan Negara Pemerintah bertekad untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 23A, yang menyatakan bahwa semua pajak dan pungutan wajib untuk kebutuhan negara harus dilakukan melalui undang-undang. Komitmen ini menunjukkan perlunya peningkatan signifikan dalam kemampuan badan penerimaan negara, seiring dengan reformasi komprehensif dalam kebijakan dan sistem perpajakan, bertujuan untuk memperluas basis penerimaan negara. Untuk itu, negara akan mengambil langkah-langkah terobosan konkret untuk meningkatkan pengumpulan penerimaan dalam negeri. Pendirian Badan Penerimaan Negara diharapkan dapat meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 23%. Upaya reformasi kebijakan perpajakan akan difokuskan pada penyempurnaan sistem penerimaan pajak dan bukan pajak, memperluas basis pajak dan sumber penerimaan lainnya. Insentif pajak harus diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, termasuk UMKM dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Sasaran Prioritas 3: Memerangi Kemiskinan Kemiskinan bukan hanya kekurangan kekayaan tetapi juga cerminan dari akses terbatas pada manfaat pembangunan. Ini juga merupakan akar penyebab berbagai perilaku kriminal dan masalah sosial yang luas, yang mengakibatkan generasi yang tidak mencapai potensinya. Oleh karena itu, memberantas kemiskinan harus menjadi landasan kebijakan pemerintah. Berupaya untuk menghapus kemiskinan ekstrem dalam dua tahun pertama pemerintahan dan mengurangi kemiskinan relatif menjadi 5% pada akhir tahun 2029 adalah tujuan yang kritis.
Sasaran Prioritas 4: Memerangi Penyalahgunaan Narkoba Penyalahgunaan narkoba adalah wabah sosial yang sangat merusak produktivitas individu dan kesejahteraan masyarakat. Strategi yang efektif dan komprehensif untuk mencegah dan memerangi distribusi dan penggunaan narkoba harus dimulai dengan meningkatkan kesadaran di dalam keluarga. Bersamaan dengan itu, pemerintah bertugas untuk menutup setiap peluang penyelundupan narkoba.
Sasaran Prioritas 5: Menjamin Akses Pelayanan Kesehatan Universal: Meningkatkan Program Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Ketersediaan Obat Akses ke pelayanan kesehatan yang komprehensif dan berkualitas tinggi penting untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Program Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan) berkelanjutan memerlukan peningkatan dan penguatan melalui ketersediaan obat yang luas.
Peningkatan BPJS Kesehatan dan memastikan ketersediaan obat merupakan prioritas utama bagi pemerintah.
Sasaran Prioritas 6: Meningkatkan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta Digitalisasi Kemajuan suatu bangsa bergantung pada kualitas pendidikannya dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kami akan terus meningkatkan kualitas pendidikan dengan meningkatkan standar guru, meningkatkan fasilitas pendidikan, dan memperluas akses pendidikan.
Ini termasuk mendirikan dana abadi untuk pendidikan, pesantren (untuk mengembangkan santri berkualitas tinggi), usaha budaya, dan LSM.
Inovasi akan secara alami mengikuti kemajuan di bidang ini.
Oleh karena itu, kami bertujuan untuk mengalokasikan 1,5-2,0% dari PDB untuk riset dan inovasi dalam lima tahun ke depan.
Kebijakan pemerintah yang menguatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta digitalisasi penting untuk memperkuat kedaulatan nasional.
Sasaran Prioritas 7: Melestarikan Seni Budaya, Mendorong Ekonomi Kreatif, dan Meningkatkan Prestasi Olahraga Kebudayaan adalah bagian integral dari identitas nasional kita, dan pelestariannya menjaga warisan berharga kita. Didirikan dana endowment budaya memastikan pelestarian budaya kita terus berlanjut. Program-program yang ditujukan untuk pelestarian budaya, memajukan ekonomi kreatif, dan meningkatkan prestasi olahraga akan meningkatkan profil Indonesia di dunia.
Memajukan ekonomi kreatif melalui seni, musik, film, dan industri kreatif lainnya juga akan menciptakan peluang kerja baru dan pertumbuhan ekonomi substansial.
Sasaran Prioritas 8: Memperkuat Kesetaraan Gender dan Melindungi Hak Perempuan, Anak-anak, dan Penyandang Disabilitas Menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif memerlukan peran utama negara dalam meningkatkan kesetaraan gender dan melindungi hak perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Pemerintah harus menghapus diskriminasi gender dengan memperjuangkan kebijakan dan inisiatif yang melindungi hak perempuan dan penyandang disabilitas, termasuk dalam pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik.
Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan upaya untuk memastikan anak-anak menerima perlindungan yang diperlukan bagi perkembangan mereka, termasuk akses terhadap gizi yang tepat.
Sasaran Prioritas 9: Memperkuat Pertahanan dan Keamanan Nasional serta Menjaga Hubungan Internasional yang Kondusif Kemakmuran dan kehidupan damai dapat dicapai dalam negara yang stabil dan aman. Sebuah negara yang kuat dapat memenuhi aspirasinya dan mendapat pengakuan dalam hubungan internasional yang layak.
Sasaran Prioritas 10: Memastikan Konservasi Lingkungan Dalam upaya kami untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan dan pelestarian lingkungan adalah hal yang sangat penting untuk memastikan generasi-generasi mendatang dapat hidup dengan sehat dan nyaman.
Oleh karena itu, kami akan mempercepat komitmen kami terhadap target-target pembangunan berkelanjutan, termasuk pencapaian tujuan emisi gas rumah kaca Net Zero. Ini melibatkan upaya untuk mengurangi jejak karbon dan air di berbagai produk dan meningkatkan manajemen berkelanjutan atas tanah, air, dan hutan. Selain itu, penggunaan bioplastik dalam kehidupan sehari-hari akan dikejar secepat mungkin.
Sasaran Prioritas 11: Memastikan Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Secara Langsung ke Petani Swasembada pangan bergantung pada pencapaian produksi dan produktivitas pangan yang berkelanjutan. Ketersediaan dan akses yang komprehensif terhadap pupuk, benih berkualitas tinggi, dan pestisida sangat memengaruhi produksi dan produktivitas pangan. Oleh karena itu, pemerintah wajib memastikan ketersediaan dan akses langsung pupuk, benih, dan pestisida ke petani.
Di sisi lain, petani didorong untuk mengorganisir secara institusional untuk mendapatkan akses lebih kompetitif terhadap sumber produksi pertanian dan mendapatkan harga lebih baik untuk panennya, meningkatkan kemakmuran mereka.
Sasaran Prioritas 12: Memastikan Pembangunan Hunian yang Berkualitas, Terjangkau, serta Berhigiens untuk Masyarakat di Perkotaan/Pedesaan yang Membutuhkan Akses ke rumah yang layak dan terjangkau adalah hak mendasar bagi setiap warga negara. Pembangunan perumahan juga dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan. Pemerintah harus memastikan ketersediaan rumah yang berkualitas, terjangkau dengan saniter yang tepat bagi mereka yang membutuhkan. Target untuk menjamin pembangunan dan renovasi 25 rumah per desa/kecamatan per tahun akan mencapai dua juta rumah mulai tahun kedua. Di wilayah perkotaan, penting untuk memastikan pembangunan 500.000 rumah susun (apartemen terjangkau) yang dikenal sebagai rusunami (apartemen milik publik) dan rusunawa (apartemen sewa milik publik). Dengan demikian, target untuk menjamin pembangunan/renovasi perumahan mencapai tiga juta unit tempat tinggal di seluruh negeri.
Sasaran Prioritas 13: Melanjutkan Kesetaraan Ekonomi dan Memperkuat UMKM Melalui Program Kredit Usaha dan Pengembangan Ibukota Nusantara (IKN) dan Kota-Kota Inovatif, Khas, Mandiri Salah satu kunci pertumbuhan ekonomi berkualitas adalah distribusi yang adil manfaat pertumbuhan ekonomi yang dirasakan oleh semua segmen masyarakat. Memperluas skala ekonomi dan membangun kerangka kerja institusional untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta kewirausahaan, adalah langkah krusial dalam distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi secara adil.
Meningkatkan program-program seperti Kredit Usaha Pertanian, Kredit Usaha Ternak, Kredit Usaha Perikanan, Perkebunan…
