![](https://beritaterpopuler.co/wp-content/uploads/2025/01/ketua-badan-legislasi-baleg-dpr-ri-bob-hasan-dalam-rapat-pleno-penyusunan-ruu-tentang-perubahan-keti.png; charset="utf-8"-148x111.png; charset="utf-8" "ketua-badan-legislasi-baleg-dpr-ri-bob-hasan-dalam-rapat-pleno-penyusunan-ruu-tentang-perubahan-keti.png-charsetutf-8")
Rapat Panitia Kerja (Panja) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih berlangsung hingga malam hari ini tanpa hasil yang final. Wakil Ketua Baleg DPR
Tag: dpr
“Polemik PPN 12%: Kontroversi Cuci Tangan?”
Konflik saling tuding terkait kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan semakin memanas di DPR RI. Ketegangan
“Prabowo Mampu Turunkan PPN Menjadi 5%: Presiden Berpotensi Mengubah Inflasi”
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie Othniel Frederic Palit menekankan bahwa Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) adalah inisiatif dari pemerintah Presiden
“PPN Naik Jadi 12% di 2025: DPR Panggil Pemerintah”
Pimpinan anggota Komisi XI DPR RI telah mengomentari keputusan pemerintah untuk tetap meningkatkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% mulai 1
DPR Mengkritik Rencana Bea Masuk Dumping Keramik China Yang Dinaikkan Sebesar 200%
Komisi VI DPR mengingatkan Kementerian Perdagangan (Kemendag) sebelum menerapkan bea masuk anti dumping (BMAD) atas 7 produk yang diimpor, yaitu tekstil dan
DPR Mendorong Penjaminan Program Makan Sehat oleh Prabowo Subianto
Anggota Komisi XI DPR Meminta Kemenkeu Siapkan Dana Cadangan untuk Program Makan Gratis Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Komisi XI meminta
Anggota DPR Mengungkap Temuan KPK Tentang Kampus di Depan Nadiem Makarim
Jakarta, CNBC Indonesia – Anggota Komisi X DPR RI Ratih Megasari Singkarru menyinggung temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kondisi perguruan tinggi
Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Harus Memenuhi Persyaratan Undang-Undang
Undang-undang mengatur prosedur pembentukan undang-undang, termasuk dalam merevisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang sedang didiskusikan oleh Komisi III DPR. Pakar hukum tata negara