Permintaan Tunjangan Hari Raya (THR) oleh organisasi kemasyarakatan (Ormas) kian marak di kalangan perusahaan. Dengan jumlah Ormas yang terus bertambah, pengusaha dihadapkan pada situasi di mana banyak pihak datang meminta “bantuan”. Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jakarta, Nurjaman, menegaskan bahwa perusahaan harus membagi dana mereka ke berbagai pihak, yang pada akhirnya memberikan tekanan finansial tambahan. Meskipun anggaran terkadang dialokasikan untuk situasi tak terduga seperti ini, jika permintaan THR terus meningkat dan menjadi kewajiban, dunia usaha akan semakin terbebani.
Menanggapi risiko yang dihadapi jika perusahaan menolak memberikan THR kepada oknum Ormas yang meminta, Nurjaman menjelaskan bahwa ada kemungkinan risiko berupa sindiran atau teguran. Namun, di beberapa daerah, tekanan tersebut bisa lebih besar dan menimbulkan ketakutan. Meskipun demikian, Nurjaman menekankan bahwa pengusaha tidak boleh menyerah pada pemaksaan semacam ini dan harus menolak permintaan yang meresahkan.
Jika pemerasan oleh oknum Ormas semakin merajalela, disarankan agar perusahaan melaporkan hal tersebut ke pihak berwenang. Nurjaman juga berpendapat bahwa negara perlu memberikan perlindungan lebih bagi dunia usaha dalam situasi seperti ini. Satu langkah yang bisa diambil adalah memberikan pelatihan dan pembinaan kepada Ormas agar mereka dapat mencari sumber pendanaan dengan cara yang benar, tanpa harus melakukan pemerasan. Dengan demikian, kehadiran pemerintah dapat memberikan kenyamanan bagi dunia usaha dan mengatasi situasi ini secara efisien.
