Penambahan Kementerian dinilai dapat dilakukan jika memang sesuai dengan kebutuhan negara dan efisiensi pengelolaan. Menurut Anggota Dewan Pakar DPP Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono, adanya wacana menambah jumlah kementerian sebenarnya bisa dilakukan asalkan didasari oleh kebutuhan dan efektivitas. Menurutnya, sebagai negara besar dengan berbagai tantangan kompleks, Indonesia membutuhkan kementerian yang memadai untuk mengelola berbagai aspek, mulai dari devisa hingga pengembangan sumber daya.
Menanggapi potensi penambahan kementerian oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto, BHS menekankan pentingnya menjalankan proses sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Ia mengajukan perbandingan dengan negara tetangga seperti Malaysia, Myanmar, dan Singapura yang memiliki jumlah kementerian lebih banyak meskipun memiliki populasi lebih kecil.
BHS juga mendukung pemisahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, karena menurutnya pendidikan dan kebudayaan membutuhkan fokus yang berbeda untuk mengembangkan potensi masing-masing. Selain itu, BHS juga mengusulkan pembentukan satu kementerian khusus untuk sektor pangan, serta pemisahan antara kementerian yang mengurus penerimaan dan pengeluaran negara untuk meningkatkan efisiensi tata kelola.
Pemisahan atau penambahan kementerian harus didasarkan pada prinsip efektivitas, efisiensi, kesinambungan, dan proporsionalitas beban tugas masing-masing kementerian. Lebih lanjut, BHS menekankan pentingnya memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan profesional di setiap kementerian, serta menambahkan wamen untuk kementerian yang membutuhkan bantuan dalam mengelola tugas-tugasnya.
