Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah pernyataan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa terkait dengan penyaluran bantuan sosial atau bansos yang mayoritas salah sasaran.
Airlangga menegaskan bahwa pemerintah sudah memiliki data Registrasi Sosial Ekonomi atau Regsosek yang ia klaim sangat berguna saat penyaluran bansos, termasuk bansos beras, sehingga menjadi tepat sasaran. Sebagaimana diketahui pendataan Regsosek diluncurkan sejak 2022 dan kolaborasi pemanfaatannya datanya oleh pemerintah resmi mulai 20 Juni 2024.
“Tentu kalau bansos kan kita sudah punya data yang tepat sasaran. Regsosek itu sebagian sudah dipakai, termasuk di dalam bantuan-bantuan, termasuk bantuan pangan beras,” tegas Airlangga di kantornya, Jakarta, Jumat (21/6/2024).
Airlangga mengatakan error dalam penyaluran bansos yang diklaim Suharso juga harus di cek kembali faktanya. Menurut dia, harus didetailkan data-data yang diklaim tidak tepat sasaran, termasuk soal target penyaluran bansos ke depan harus bisa tepat sasaran 70%.
“Kalau itu mesti dicek lagi, errornya di mana, harus ada detailnya. Errornya ya tanyakan pada yang ini dong, tanyakan ke yang mengatakan salah, kan kalau guru mengatakan salah, betulnya di mana, kan gitu,” tegas Airlangga.
Ia pun kembali menegaskan bahwa pemerintah selalu berupaya menyalurkan bansos secara tepat sasaran. Upaya ini sudah dilakukan sejak pemberian bansos secara besar-besaran saat masa Pandemi Covid-19.
“Kalau saya bilangnya tepat sasaran. Jadi Menko bilang tepat sasaran, kalau ada salah dikit ya dibenerin. Contoh, Menko waktu covid kan ada yang langsung, karena datanya tidak ada, PKLWN (Program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima Warung dan Nelayan). Kita selalu melihat angka yang ada, gimana yang belum dapat, nanti kita carikan jalan,” tutur Airlangga.
Sebelumnya, Suharso Monoarfa mengatakan jumlah bantuan sosial (bansos) yang salah sasaran sangat besar. Dia menyebut angka bansos yang salah sasaran dan diterima oleh mereka yang tidak berhak mencapai 46%.
“Hasil evaluasi Bappenas akibat adanya exclusion dan inclusion error itu sekitar 40% itu melenceng, tepatnya 46%,” kata Suharso dalam acara peluncuran Kolaborasi Pemanfaatan Sistem Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis, (20/6/2024).
Suharso mengatakan besarnya jumlah bansos yang salah sasaran disebabkan oleh buruknya pendataan penerima. Karenanya, kata dia, pemerintah meluncurkan sistem Data Regsosek yang nantinya akan digunakan sebagai basis data penerima bansos pemerintah.
Regsosek sendiri merupakan basis data yang memiliki informasi seputar sosial ekonomi hampir 100 persen penduduk Indonesia. Data Regsosek mengidentifikasi kesejahteraan penduduk mulai dari yang termiskin hingga paling sejahtera dengan berbasis Nomor Induk Kependudukan.
Adapun data yang tercakup dalam Regsosek di antaranya, informasi kependudukan, geospasial, kondisi perumahan, sanitasi dan air bersih, ketenagakerjaan, aset dan kepemilikan usaha, pendidikan, kesehatan, penyandang disabilitas, dan program perlindungan sosial.
[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya
Video: Bagi-bagi Bansos, Demi Perut Warga atau Raihan Suara?
(hsy/hsy)
