Jakarta – Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menerima kunjungan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Sekjen Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Mathias Cormann, di Jakarta.
Salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah proses keanggotaan penuh Indonesia di OECD setelah sebelumnya Cormann mengunjungi Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (28/5) siang.
“Salam kenal,” sapa Prabowo menyambut kedatangan Cormann bersama Airlangga.
“Senang bertemu dengan Anda,” jawab Cormann.
Indonesia sedang dalam tahap sebagai kandidat anggota OECD, yaitu aksesi. Dalam proses ini, Indonesia harus menyampaikan memorandum awal untuk memenuhi standar dan persyaratan keanggotaan resmi OECD.
Langkah Indonesia untuk menjadi anggota OECD merupakan sejarah, karena menjadi satu-satunya negara dari Asia Tenggara yang menjadi kandidat anggota OECD pertama kali. Sejauh ini, sudah ada 38 negara yang mendukung Indonesia untuk masuk dalam OECD.
OECD adalah organisasi internasional yang mempromosikan koordinasi kebijakan dan kebebasan ekonomi di antara negara-negara maju. Awalnya, OECD bernama Organisation for European Economic Co-operation (OEEC) yang didirikan pada tahun 1948 untuk memantau kontribusi AS dan Kanada.
Kemudian, OECD dibentuk pada tahun 1961 dan anggotanya terdiri dari negara-negara seperti Amerika Serikat, negara-negara di Eropa Barat, Jepang, Kanada, Australia, dan Selandia Baru. Sejak saat itu, OECD memiliki markas pusat di Paris, Prancis.
Anggota OECD diperluas pada tahun 1990-an dengan bergabungnya Meksiko, Korea Selatan, dan negara-negara Eropa Timur. Dalam beberapa tahun terakhir, India, Brasil, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), dan India juga mendukung agenda kerja OECD.
Visi dan misi OECD adalah untuk mempromosikan kebijakan yang akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat di negara-negara maju. Dengan demikian, tujuan utama OECD adalah meningkatkan ekonomi global dan mempromosikan perdagangan dunia. Hal ini memberikan kesempatan bagi pemerintah dari berbagai negara untuk bekerjasama mencari solusi.
