Jakarta, CNBC Indonesia – Politisi senior Malaysia yang pernah menjabat sebagai Perdana Menteri (PM) dua kali, Mahathir Mohamad, tengah dihantui skandal korupsi. Skandal ini terkait dengan dana talangan kontroversial yang disponsori negara kepada para pengusaha pada masa kepemimpinan Mahathir sebagai PM tahun 1998.
Berdasarkan laporan Channel News Asia (CNA), Badan Anti Korupsi Malaysia (MACC) mengungkapkan bahwa kasus tersebut melibatkan pengambilalihan kontroversial senilai 836 juta ringgit (Rp 2,7 triliun) oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Malaysia, Petronas, terhadap aset perusahaan pelayaran yang sarat utang yang dikendalikan oleh putra tertua Mahathir, Mirzan Mahathir, pada bulan Maret 1998.
Penyelidikan terhadap dana talangan Petronas kepada Konsorsium Perkapalan Bhd, sebuah perusahaan pelayaran yang 51% sahamnya dimiliki oleh Mirzan, dapat menimbulkan masalah bagi Mahathir. Petronas pada saat itu melapor langsung kepada PM, yang dijabat oleh Mahathir. Berdasarkan piagam perusahaan minyak tersebut, segala akuisisi, usulan investasi, dan divestasi harus mendapat persetujuan dari PM dan direksi.
Pejabat MACC mengatakan bahwa penyelidik sedang berusaha untuk menentukan peran yang dimainkan oleh Mahathir, jika ada, dalam transaksi tersebut. Pihak berwenang juga akan memeriksa pejabat tinggi Petronas, termasuk anggota dewan direksi, yang bertugas di perusahaan minyak nasional saat itu dalam beberapa hari mendatang sebagai bagian dari investigasi.
Selain kasus Petronas, Mahathir juga terlibat dalam skandal bailout lainnya, termasuk penyuntikan dana ke Malaysia Airlines (MAS), Central Limit Order Book (CLOB), dan Multi-Purpose Holdings Bhd (MPHB).
Untuk kasus MAS, terdapat keterlibatan Mahathir dan Mantan Menteri Keuangan, Daim Zainuddin. Daim didakwa di pengadilan pada akhir Januari karena gagal melaporkan asetnya. Para penyelidik MACC juga sedang meneliti keputusan pemerintah untuk membayar premi jumbo untuk saham yang dikendalikan oleh Tajudin di MAS.
Dalam kasus CLOB dan MPHB, yang terkait dengan pengusaha Singapura Akbar Khan, investigasi tersebut terkait langsung dengan urusan Daim.
Beberapa waktu setelah Daim dan istrinya didakwa di pengadilan Malaysia pada akhir Januari karena tidak melaporkan aset mereka yang melibatkan 38 perusahaan, 25 properti, dan beberapa kendaraan mewah, MACC juga menuntut Mirzan dan adiknya, Mokhzani Mahathir.
Meskipun demikian, proses penyelidikan korupsi terhadap kedua anak Mahathir tersebut kemungkinan tidak akan berlangsung dalam waktu dekat.
Kampanye anti-korupsi yang berlangsung telah menimbulkan perdebatan publik dan memunculkan friksi antara Mahathir dan PM saat ini, Anwar Ibrahim, yang saat itu merupakan wakil PM dari Mahathir.
Dr. Mahathir menuduh Anwar telah mengorbankan keluarganya secara politik dan mempertanyakan idealitas penyelidikan MACC yang sedang berlangsung. Menurut Dr. Mahathir, penyelidikan yang berasal dari bocoran dokumen Pandora Papers bersifat selektif.
Dia juga menyebutkan bahwa WakilPM Ahmad Zahid Hamidi dan Tengku Zafrul Aziz, yang merupakan Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri, masuk dalam Pandora Papers namun tidak menghadapi penyelidikan publik.
Mahathir menegaskan bahwa tindakan ancaman terhadap anaknya, Mirzan, harus dilakukan secara transparan dan sesuai hukum tanpa diskriminasi.
