Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik curang dalam perdagangan beras. Dalam pidatonya di perayaan Harlah ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Prabowo mengungkap bahwa manipulasi harga dan pengepakan ulang beras subsidi telah menyebabkan kerugian negara hingga Rp100 triliun setiap tahun. Dia juga menyoroti praktik menyimpang ini yang dilakukan oleh ratusan perusahaan, termasuk 212 perusahaan penggiling padi yang terbukti melanggar aturan. Prabowo menilai fenomena ini sebagai kejahatan ekonomi yang merampas hak rakyat dan melanggar konstitusi. Dia menekankan bahwa kerugian sebesar itu bisa dialokasikan untuk pembenahan layanan dasar bagi masyarakat, seperti perbaikan sekolah, rumah sakit, dan pesantren di seluruh Indonesia. Prabowo juga telah memerintahkan aparat penegak hukum untuk menindak tegas praktik curang tersebut, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Beliau menyatakan bahwa tindakan ini bukan atas kehendak pribadi, tetapi merupakan kewajiban yang diamanatkan oleh konstitusi.
Pemerintah Akan Pecat Ratusan Perusahaan yang Curangi Ketersediaan Beras
