Pimpinan DPR dengan baik menerima aspirasi dari adik-adik BEM dan organisasi kemahasiswaan. Mereka telah merespons aspirasi tersebut dan mengajukannya kepada pemerintah untuk dipertimbangkan. Sejumlah aspirasi yang disampaikan juga termasuk dalam 17 + 8 yang sedang dievaluasi oleh DPR. Evaluasi akan segera dilakukan oleh pimpinan fraksi DPR untuk mencapai kesepakatan. Surat juga telah dikirim kepada Sekretariat Jenderal DPR agar anggota yang dinonaktifkan tetap mempertahankan fasilitas keanggotaan mereka. Undang-Undang Perampasan Aset akan segera dibahas setelah penyelesaian KUHAP.
Partisipasi publik tentang Undang-Undang KUHAP terus diharapkan, namun evaluasi ini akan memiliki batas waktu untuk memulai pembahasan terkait Undang-Undang Perampasan Aset. Evaluasi DPR dan reformasi dipimpin oleh Ketua DPR, Ibu Puan Maharani, dengan tujuan menciptakan DPR yang lebih transparan dan baik. Semua anggota DPR berkomitmen untuk belajar dari pengalaman masa lalu guna meningkatkan kualitas DPR bersama.
