Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menjelaskan alasan di balik keputusan pemerintahannya untuk menghapus kebijakan tantiem di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengalami kerugian dan mengurangi jumlah komisaris BUMN. Prabowo menyoroti fakta yang tidak masuk akal terkait tantiem atau bonus yang diberikan kepada direksi atau komisaris BUMN. Dia menegaskan bahwa istilah asing seperti tantiem digunakan untuk menyembunyikan hal-hal dari publik. Prabowo juga menyoroti kasus di masa lalu di mana komisaris BUMN bisa menerima tantiem besar meski rapatnya jarang. Untuk mengatasi masalah ini, Prabowo telah memberikan instruksi kepada Direksi Danantara bahwa tidak akan ada tantiem jika perusahaan merugi, dan keuntungan harus benar-benar jelas. Selain itu, Prabowo juga memerintahkan untuk melakukan perampingan jumlah komisaris BUMN yang terlalu banyak meskipun perusahaan mengalami kerugian. Dia menegaskan bahwa belanja uang rakyat harus dipertanggungjawabkan dengan baik dan berkualitas. Prabowo menjelaskan pentingnya efisiensi dalam belanja negara serta menekankan bahwa setiap pengeluaran harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, seperti menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya beli, dan kualitas layanan publik.
Prabowo Bongkar Alasan Hapus Tantiem BUMN: Akal-Akalan?
