Dalam era digital yang semakin berkembang, akses anak-anak terhadap platform digital menjadi sorotan internasional. Negara-negara di seluruh dunia mulai menerapkan kebijakan untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif penggunaan media sosial. Meskipun banyak anak yang sudah terbiasa dengan internet dan memiliki akun platform digital, masih banyak dari mereka yang belum paham akan risiko buruk yang bisa terjadi.
Informasi bisa dengan mudah menyebar melalui internet, baik informasi fakta maupun hoaks. Tanpa kehati-hatian, risiko seperti pencurian data atau eksposur konten yang tidak sesuai usia dapat berdampak buruk pada pengguna, khususnya anak-anak. Oleh karena itu, regulasi batas usia pengguna internet dan platform digital kini telah diterapkan di berbagai negara untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif dunia digital.
Dari Australia ke Amerika Serikat, berbagai negara telah menetapkan aturan batas usia untuk anak-anak dalam menggunakan platform digital. Di Australia, batas usia minimum adalah 16 tahun berdasarkan Undang-Undang Amandemen Keamanan Daring (Usia Minimum Media Sosial) 2024. Amerika Serikat memiliki batas usia 13 tahun untuk anak-anak yang menggunakan layanan digital berdasarkan Undang-undang Perlindungan Privasi Daring Anak (COPPA).
Di China, batas usia anak dalam menggunakan media sosial adalah 14 tahun, sedangkan unutk game online adalah 18 tahun berdasarkan Minor Protection Law & Online Gaming Regulations. Uni Eropa juga memiliki regulasi melalui General Data Protection Regulation (GDPR) yang menetapkan batas usia anak 16 tahun untuk mendapatkan persetujuan orang tua dalam memproses data pribadi di platform digital.
Jepang memiliki batas usia 18 tahun terkait penggunaan platform digital untuk anak-anak, yang diatur oleh Kagawa Prefecture Gaming Law. Di Vietnam, batas usia anak di bawah 16 tahun diwajibkan mendaftar platform digital dengan informasi orang tua. Meskipun regulasi ini sudah disahkan di beberapa negara, tantangan teknis seperti verifikasi usia dan peran orang tua dalam mengawasi aktivitas digital anak tetap menjadi kendala utama dalam menerapkan kebijakan ini.
