Pemerintah Indonesia telah mendirikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai langkah percepatan untuk mengatasi paradoks yang ada di Indonesia. Terdapat potensi besar dalam sumber daya alam Indonesia, seperti deposit nikel terbesar di dunia dan pasar sawit global. Namun, masih terdapat ketidakmerataan yang perlu diselesaikan. Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk mengakhiri paradoks tersebut dengan fokus pada penguasaan sumber daya alam sesuai dengan mandat Pasal 33 UUD 1945. Melalui Danantara, Indonesia berharap dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam, meningkatkan nilai tambah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan.
Danantara diharapkan dapat konsolidasi kekayaan dan kekuatan negara untuk mempercepat pembangunan sektor strategis, seperti industri hilirisasi nikel dan kobal, pengembangan kecerdasan buatan, dan pembangunan kilang minyak. Dengan aset senilai Rp14 triliun yang dikelola oleh Danantara, Indonesia menargetkan mencapai status negara maju dengan kesejahteraan merata pada tahun Emas 2045. Peluncuran Danantara sebagai bagian dari perayaan ulang tahun Indonesia yang ke-80 diharapkan tidak hanya sebagai pengelola investasi, tetapi juga sebagai pendorong utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Hilirisasi sumber daya alam dianggap sebagai kunci menuju kemajuan dan percepatan pembangunan yang signifikan, sebagai upaya nyata Indonesia dalam mengakhiri paradoks yang telah lama melanda negara ini. Prabowo Subianto telah menyampaikan visinya melalui Danantara, sebagai langkah konkret Indonesia dalam mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang dimilikinya.
