Kantor Presiden Indonesia baru-baru ini mengeluarkan pernyataan terkait skandal korupsi ekspor dan impor minyak mentah yang melibatkan PT Pertamina. Dalam penyelidikan oleh Kejaksaan Agung, ditemukan adanya dugaan manipulasi bahan bakar yang melibatkan anak perusahaan Pertamina seperti Pertamina Patra Niaga dan Pertamina International Shipping. Hasan Nasbi, Kepala Biro Komunikasi Presiden, menegaskan bahwa pemerintah memberikan dukungan penuh terhadap upaya penegakan hukum yang sedang berlangsung.
Upaya penegakan hukum ini mendapatkan dukungan langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang memiliki komitmen kuat dalam memerangi korupsi di semua sektor, termasuk di lembaga negara dan BUMN. Pemerintah mendukung tindakan hukum yang dilakukan oleh Jaksa Agung sebagai bagian dari agenda lebih luas Presiden Prabowo untuk membasmi korupsi. Reformasi tata kelola Pertamina juga didorong oleh pemerintah untuk memperkuat posisi perusahaan dan meningkatkan profesionalismenya.
Pertamina, yang merupakan salah satu pilar utama ekonomi Indonesia, diharapkan untuk membersihkan operasinya secara menyeluruh agar bisa tumbuh sebagai perusahaan yang lebih kuat dan lebih transparan. Presiden Prabowo sendiri telah menegaskan komitmennya dalam melakukan reformasi sektor migas negara demi kepentingan publik. Dia menekankan pentingnya membersihkan, menegakkan aturan, dan memprioritaskan kepentingan rakyat dalam penanganan kasus penipuan bahan bakar.
Pertamina harus dilihat sebagai aset nasional yang penting dalam perekonomian Indonesia dan reformasi yang dilakukan diharapkan akan membuat perusahaan tersebut muncul sebagai entitas yang lebih profesional dan bertanggung jawab. Pemerintah terus memberikan dukungan dalam upaya membersihkan operasional Pertamina sehingga bisa muncul sebagai perusahaan yang lebih stabil dan transparan.
