Pada tahun 2025, anggaran Kementerian Pertanian yang turun drastis menjadi sorotan utama bagi anggota DPR-RI terpilih, Bambang Haryo Soekartono. Dalam pertemuan dengan Komisi IV DPR-RI, BHS menyampaikan kekecewaannya terhadap anggaran yang hanya mencapai Rp8 triliun tersebut, meskipun Mentan mengajukan penambahan sebesar Rp51,7 triliun. Menurut BHS, pangan memiliki peran penting sebagai penggerak utama ekonomi di Indonesia, terutama karena sebagian besar UMKM yang menjadi motor ekonomi di tanah air bergantung pada hasil pangan seperti beras.
Sebagai Ketua Dewan Penasehat Pasar di Jawa Timur, BHS menegaskan bahwa sektor pangan merupakan landasan utama dalam menjaga kehidupan manusia dan pertumbuhan generasi muda di masa depan. Dalam konteks bonus demografi yang akan terjadi pada tahun 2035, kebutuhan akan pangan yang bergizi bagi generasi mendatang semakin penting. BHS juga menyoroti nilai ekonomis dari transformasi beras menjadi makanan siap saji dan dampaknya terhadap sektor lain seperti lauk pauk dan minuman.
Selain itu, BHS memperingatkan pentingnya kestabilan dan ketahanan pangan dalam mendukung perekonomian nasional. Dengan UMKM yang menyumbang 70% dari perekonomian dan menyerap 97% tenaga kerja nasional, kebijakan yang mendukung stabilitas pangan dinyatakan sebagai langkah yang penting untuk menjaga keberlanjutan perekonomian Indonesia.
BHS juga menekankan bahwa Indonesia memiliki potensi besar sebagai negara Food Country dengan kondisi geografis yang mendukung untuk bertani. Sumber daya alam pertanian yang melimpah harus dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan pangan yang cukup bagi seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya, peningkatan anggaran pertanian untuk sektor pupuk, bibit unggul, dan infrastruktur pertanian lainnya akan mendukung Indonesia dalam mencapai swasembada pangan dan bahkan menjadi lumbung pangan dunia.
