Industri tekstil Indonesia, terutama PT Sritex, sedang menghadapi masalah yang serius. Anggota Komisi VII DPR RI, Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono menekankan pentingnya kerja sama antara Pemerintah dan DPR-RI Komisi VII untuk mengidentifikasi sumber permasalahan yang ada. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara komprehensif. Menurut Bambang Haryo, kesulitan ekonomi saat ini telah membuat masyarakat memprioritaskan kebutuhan pokok lain seperti pangan, energi, air, kesehatan, dan pendidikan, yang mengakibatkan penurunan daya beli untuk produk tekstil. Penurunan ini tidak hanya berpengaruh pada produk dalam negeri tetapi juga produk impor.
Dampak dari penurunan daya beli ini terlihat dari penurunan penjualan produk tekstil baik dalam negeri maupun impor. Bambang Haryo menyoroti bahwa selain masalah industri tekstil impor, penurunan daya beli juga disebabkan oleh kenaikan harga kebutuhan pokok yang signifikan. Sebagai solusi, Bambang Haryo menyarankan agar harga kebutuhan pokok seperti pangan, energi, air bersih, kesehatan, dan pendidikan diturunkan agar masyarakat memiliki lebih banyak dana untuk membeli produk tekstil. Selain itu, upaya untuk meningkatkan produksi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan bahan baku impor, terutama dari Cina, juga dianggap sebagai langkah strategis.
Upaya pemerintah untuk menghapus regulasi Permendag 8 tahun 2024 juga perlu dibarengi dengan inovasi dalam industri tekstil untuk mendapatkan bahan baku lokal. Dengan demikian, kebijakan untuk mendorong pencintaan produk Indonesia dapat lebih diwujudkan. Dalam rangka membangun kembali industri tekstil yang berkembang pesat, penting bagi pemerintah untuk merancang sistem yang memungkinkan penurunan harga kebutuhan pokok secara keseluruhan. Jika harga kebutuhan pokok dapat dikendalikan, masyarakat akan memiliki lebih banyak dana untuk berbelanja, termasuk produk tekstil. Dengan berbagai langkah strategis dan dukungan yang tepat, diharapkan industri tekstil Indonesia dapat berkembang dan meningkatkan kontribusinya dalam perekonomian nasional.
