Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengusulkan pengampunan bagi koruptor yang mengembalikan uang hasil korupsi sebagai upaya pemberantasan korupsi yang berfokus pada pemulihan aset negara. Ini sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi (UNCAC) yang telah disetujui oleh Indonesia. Yusril menegaskan bahwa pencegahan korupsi, penindakan yang efektif, dan pemulihan aset negara harus menjadi fokus utama dalam upaya memberantas korupsi.
Presiden Prabowo menyarankan agar koruptor yang bersedia mengembalikan uang hasil korupsi bisa mendapatkan pengampunan, sebagai bagian dari filosofi hukuman yang akan diterapkan sesuai dengan revisi KUHP Nasional yang akan segera dilakukan. Yusril menegaskan bahwa penegakan hukum terkait korupsi harus memberikan manfaat bagi ekonomi dan kesejahteraan rakyat, dengan memusatkan perhatian pada pemulihan aset yang telah dikorupsi. Selain itu, penindakan korupsi juga harus terkait erat dengan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial.
Yusril juga menjelaskan bahwa Presiden memiliki wewenang untuk memberikan amnesti dan abolisi untuk berbagai kejahatan, termasuk korupsi, dengan mempertimbangkan kepentingan nasional. Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan telah merencanakan pemberian amnesti dan abolisi, termasuk dalam kasus-kasus korupsi, sebagai upaya untuk memberikan kesempatan kedua kepada narapidana. Proses pemberian amnesti juga mencakup diskusi mengenai pengembalian kerugian negara akibat korupsi serta implementasi teknis dari program amnesti.
Sebelumnya, Presiden Prabowo telah meminta koruptor untuk mengembalikan uang yang telah dicuri, dengan menjanjikan pengampunan jika uang tersebut dikembalikan. Prabowo menekankan pentingnya pengembalian secara diam-diam untuk memberikan kesempatan kepada koruptor untuk memperbaiki kesalahan mereka. Harapannya, langkah-langkah pengampunan ini akan memberikan dampak positif pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
