Jakarta, CNBC Indonesia – Anggota Komisi X DPR RI Ratih Megasari Singkarru menyinggung temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kondisi perguruan tinggi negeri di Indonesia. Hal itu disampaikan ketika rapat kerja dengan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim.
Ratih mengatakan sistem pendidikan tinggi di Indonesia tergolong unik. Sebab, banyak perguruan tinggi yang tidak dikelola langsung oleh Kemendikbud, melainkan oleh kementerian dan lembaga lainnya. Dia mengatakan kondisi ini membuat pengelolaan kampus-kampus negeri menjadi tidak efisien dan optimal.
“Kami semua sadar bahwa sistem pendidikan tinggi di Indonesia mungkin memiliki keunikan yang membuat tidak optimal dalam hal efisiensi,” kata Ratih dalam rapat kerja yang digelar di Gedung DPR, Kamis, (13/6/2024).
Ratih beranggapan banyaknya kampus yang dikelola oleh Kementerian dan lembaga selain Kemendikbud membuat alokasi anggaran menjadi tersebar. “Banyak lembaga pemerintahan atau kementerian yang mempunyai perguruan tinggi sendiri yang menyebabkan alokasi anggaran pendidikan tersebar dan tidak terpusat dengan baik,” katanya.
Anggota DPR dari Fraksi Nasdem ini mengatakan juga mendapatkan info baru-baru ini KPK mengungkapkan bahwa anggaran pendidikan pemerintah lebih banyak mengalir ke kampus-kampus yang dikelola oleh kementerian dan lembaga tersebut.
“Bahkan baru- ini kami dapat info juga bahwa KPK telah mengungkapkan anggaran pendidikan pemerintah lebih banyak mengalir ke kampus yang dikelola K/L lain dibandingkan dengan perguruan tinggi negeri,” katanya.
Oleh karena itu, Ratih mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan restrukturisasi dan manajemen ulang terkait pendidikan tinggi agar bisa lebih terfokus dan di bawah koordinasi Kemendikbud.
“Langkah ini tidak hanya untuk meningkatkan penggunaan anggaran lebih efisien, tapi untuk memperkuat manajemen akademik dan juga keuangan sehingga kualitas pendidikan tinggi kita lebih terjamin,” kata dia.
Mendapatkan usulan itu, Nadiem mengatakan akan memberikan jawaban secara tertulis kepada Komisi X DPR RI. Ditemui setelah rapat, Nadiem irit bicara ketika ditanya mengenai beberapa isu yang mencuat dalam rapat. “Kemarin yang UKT (Uang Kuliah Tunggal) kan sudah saya jawab kan,” katanya.
[Video CNBC]
Artikel Selanjutnya
Kasus Korupsi Rumah Dinas DPR, KPK Cegah 7 Orang ke Luar Negeri
(haa/haa)
