PLN (Persero) menyambut baik dukungan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan dalam percepatan pembayaran dana kompensasi atas selisih tarif listrik beberapa golongan dengan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik.
Pembayaran kompensasi sebesar Rp 17,83 Triliun untuk periode kuartal IV 2023 dilakukan pada Rabu (22/5). Kompensasi ini adalah bentuk dukungan negara untuk menjaga daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, mengapresiasi dukungan pemerintah dalam realisasi dana kompensasi ini. Selain berkontribusi pada likuiditas perseroan, pembayaran kompensasi juga mendukung penggerakkan ekonomi melalui sektor kelistrikan.
“Dukungan Pemerintah Indonesia sangat berarti bagi PLN. Negara turut mendukung layanan kelistrikan dan membantu perseroan untuk tumbuh dengan arus kas positif. PLN dapat semakin aktif dalam menyediakan listrik yang tidak hanya menerangi tetapi juga menggerakkan perekonomian masyarakat,” kata Darmawan dalam keterangan resmi, Jumat (25/5/2024).
Darmawan menjelaskan bahwa dalam menghadapi tantangan ekonomi global, Pemerintah Indonesia dan PLN terus berupaya menyediakan energi listrik yang adil dan terjangkau. Hal ini ditunjukkan melalui kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat.
Selama tahun 2023, PLN melakukan upaya luar biasa untuk menjaga stabilitas keuangan dengan efisiensi. PLN memiliki program Cash War Room (CWR) yang fokus pada penguatan manajemen keuangan, pengelolaan likuiditas, dan manajemen utang. Pada tahun 2024, CWR akan fokus pada peningkatan top line melalui optimasi penjualan dan distribusi.
Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan ekonomi, PLN tetap berkomitmen untuk meningkatkan kinerja. Penjualan listrik PLN pada 2023 tumbuh menjadi 285,23 Terrawatt hour (TWh), dengan pertumbuhan positif dari tahun sebelumnya. PLN menjamin bahwa kompensasi yang diberikan kepada masyarakat digunakan untuk pembangunan infrastruktur kelistrikan dan pasokan listrik yang andal.
