Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia angkat bicara mengenai namanya yang disebut oleh Ekonom Senior Faisal Basri dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).
Bahlil menyatakan bahwa Kementerian Investasi tidak memiliki wewenang untuk membagikan bantuan sosial (bansos) seperti yang disinggung oleh Faisal.
“Terserah saja mereka sebut apa, yang jelas Menteri Investasi tidak pernah membagikan bansos dan bukan tugas juga mengurus bansos, (kalau) mengurus investasi iya,” ungkap Bahlil saat dimintai tanggapannya mengenai pernyataan Faisal Basri, saat bertemu di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (1/4/2024).
Sebelumnya, alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Faisal Basri menilai bahwa pemerintah telah membuat aturan agar tidak ada bansos dua-tiga bulan sebelum pemilihan kepala daerah. Namun, tidak ada pembatasan bansos pada saat pemilu.
“Maka ini membuktikan bahwa bansos itu diberikan secara kuantitatif maupun kualitatif,” ujar Faisal dalam Sidang PHPU MK, Jakarta, Senin (1/4/2024).
Lebih lanjut, Faisal memperhatikan mobilisasi pejabat hingga ke tingkat bawah di Indonesia. Faisal mencontohkan tindakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat membagikan bansos beberapa waktu lalu.
Faisal juga menyoroti pernyataan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang menyatakan agar Menteri Sosial Tri Rismaharini melakukan rilis bansos sendiri.
“Fikirkanlah mentalitas dan moralitas semua menteri, seperti dia. Bu Risma tidak begitu. Dia tidak ingin mempolitisasi bansos. Uang sudah ada, tapi kurang efeknya, harus ditunjukkan secara demonstratif. Maka Airlangga dan banyak menteri lainnya. Tapi yang paling vulgar adalah Airlangga Hartarto, Bahlil, dan Zulkifli Hasan,” ujar Faisal.
Selain itu, pendiri Partai Amanat Nasional itu menyoroti perpanjangan bantuan sosial El Nino atas permintaan Airlangga. Airlangga menyatakan bahwa perpanjangan itu didasarkan atas masukan dari berbagai pihak melalui dialog.
“Apakah penerima El Nino setuju untuk diteruskan? Hampir semua yang pernah menerima pasti setuju. Argumen argumen yang disampaikan sebagai justifikasi sangat vulgar. Tujuannya adalah agar orang-orang yang baru menerima dana atau bansos itu, sebelum masuk ke bilik suara, hal itu yang paling mereka ingat,” kata Faisal.
Faisal juga menyatakan bahwa politik seperti ini berpotensi membahayakan masa depan Indonesia karena dalam 4 tahun pertama hanya terjadi entertainment dan oligarki. Oligarki tidak menyelesaikan kemiskinan, tetapi akan diselesaikan menjelang pemilihan yang akan datang. Ini merupakan ancaman serius bagi demokrasi dan masa depan bangsa Indonesia.
Artikel Selanjutnya
Heboh! Faisal Basri Dengar Sri Mulyani Cs Siap Tinggalkan Jokowi
(mij/mij)
