Hanya 1% Orang Indonesia Menikmati Kemerdekaan
Bersamaan dengan tantangan besar utama yang dihadapi oleh ekonomi kita, yaitu aliran keluar kekayaan Indonesia ke luar negeri, adalah situasi yang dapat kita sebut sebagai ketidakadilan ekonomi. Ketidakadilan ekonomi ini menyebabkan banyak orang di Indonesia masih hidup dalam kemiskinan dan kesulitan.
Menurut data BPS, rasio gini pendapatan warga Indonesia pada tahun 2020 adalah 0,38. 1% orang terkaya mendapatkan 38% pendapatan di Indonesia. Menurut riset lembaga keuangan Credit Suisse, pada tahun 2021, angka rasio gini kekayaan warga Indonesia mencapai 0,36. 1% orang terkaya menguasai 36% kekayaan.
0,36 adalah ketimpangan kekayaan yang besar dan berbahaya. Ketidakadilan ekonomi ini dapat memicu konflik sosial, kerusuhan, dan perang saudara yang berkelanjutan.
Ketidakadilan Ekonomi Sudah Terlalu Parah
Gini ratio, atau rasio gini, adalah indikator utama kesenjangan kekayaan suatu negara. Angka gini ratio kekayaan 0,36 berarti 1% dari populasi terkaya di Indonesia memiliki 36% kekayaan Indonesia.
Jika populasi Indonesia berjumlah 270 juta jiwa, maka 36% kekayaan Indonesia dimiliki oleh 2,7 juta orang. 64% sisanya dibagi antara 267,3 juta jiwa.
Bahkan, baru-baru ini dihitung bahwa harta kekayaan dari empat orang terkaya di Indonesia lebih besar dari harta 100 juta orang termiskin di Indonesia.
Angka gini ratio untuk kepemilikan tanah lebih mengkhawatirkan lagi. 1% populasi terkaya di Indonesia, atau 2,6 juta orang, memiliki 67% tanah Indonesia. Meskipun angka ini lebih baik dari sebelumnya, karena pemerintah gencar membagikan sertifikat tanah, hal ini tetap mengkhawatirkan.
Lebih dari 75% petani, atau lebih dari 28 juta petani, tidak memiliki lahan sendiri. Hanya 9 juta petani yang memiliki lahan sendiri, namun luas lahan mereka kecil.
Ekonomi Indonesia Jakarta Sentris
Selain rasio gini, indikator lain dari kesenjangan ekonomi di Indonesia adalah lokasi kegiatan ekonomi atau perputaran uang di dalam negeri.
PDB Indonesia pada tahun 2020 adalah sebesar USD 1.058 miliar, atau sekitar Rp. 15.300 triliun jika mengacu pada kurs satu dolar setara Rp. 14.500. Sekitar 70% perputaran ekonomi berada di Jakarta, dan sebagian besar sisanya berada di kota-kota besar lain seperti Surabaya, Medan, dan Semarang. Hampir tidak ada yang berada di desa-desa di seluruh Indonesia, dan jika ada, banyak terkonsentrasi di pulau Jawa.
Konsentrasi ekonomi di Jakarta dan pulau Jawa ini berdampak pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Infrastruktur seperti jalan raya, kereta, dan listrik tidak tersedia dengan baik di pedesaan dan di luar Jawa. Bahkan, beberapa daerah masih sering mengalami pemadaman listrik dalam waktu yang lama.
Selain itu, masalah gizi juga perlu menjadi perhatian serius. Di NTT, dua dari tiga anak mengalami stunting akibat malnutrisi. Di Jakarta, angka malnutrisi mencapai 1 dari 3 anak.
Sejarah Mengajarkan, Ketimpangan Bisa Picu Konflik Sosial
Lebih dari 76% populasi Indonesia memiliki akses ke internet. Banyak dari populasi kita dapat melihat secara jelas ketimpangan kekayaan yang terjadi di Indonesia. Ketika masih banyak rakyat yang susah makan, susah hidup layak, bahkan digusur dari rumahnya sendiri, rakyat dapat dengan mudah melihat ada kelompok kecil di Indonesia yang hidup mewah dan berlebih.
Sejarah mengajarkan bahwa inflasi, harga pangan naik, ledakan penduduk, pengangguran meningkat, disparitas penghasilan, radikalisme ideologi, dan korupsi dapat memicu konflik sosial. Semua faktor ini hampir semuanya ada di Republik Indonesia saat ini.
Dengan rasio gini 0,36, Indonesia dapat terjerumus dalam huru-hara, revolusi, dan perang saudara jika ada pemicu yang tepat. Kita harus waspada.
Sumber: https://prabowosubianto.com/fondasi-pembangunan-1-ekonomi-untuk-rakyat-indonesia-hanya-1-orang-indonesia-menikmati-kemerdekaan/
