Ketua Umum Asosiasi Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI), Dwi Andreas meminta pemerintah memberikan anggaran untuk subsidi benih bibit padi langsung kepada petani. Menurutnya, program itu tak bermanfaat bagi petani.
Menurut Dwi Andreas, program subsidi benih akan menyebabkan persepsi keliru terhadap bibit padi. Belum lagi, lanjutnya, porsi biaya bibit tak lebih 5% terhadap produksi gabah. Yaitu, hanya 2% jika disubsidi dan 3,7% jika tak disubsidi.
“Subsidi benih itu nggak ada manfaatnya. Justru akan memicu persepsi keliru bagi petani. Karena harganya sangat jauh lebih rendah. Subsidi akan mengubah persepsi petani akan peran benih yang teramat penting,” kata Dwi Andreas.
“Benih itu menentukan 60% gagal atau berhasilnya usaha petani. Kalau petani di jaringan kami nggak ada yang menggunakan benih subsidi. Kalau tidak IF ya yang dijual oleh swasta yang kualitasnya diketahui,” tambahnya.
Dia tak menampik produksi benih padi oleh BUMN juga memiliki kualitas yang bagus. Hanya saja, lanjutnya, jika jadi objek proyek subsidi, justru akan jadi jebakan yang berdampak buruk.
“Ada yang bagus, bisa juga bagus. Tapi, kalau dalam waktu singkat diproyekkan, tiba-tiba harus diperintahkan memproduksi benih untuk diberikan sebagai subsidi ke petani, bisa diartikan, silahkan nalar saja,” tukasnya.
“Subsidi ini juga nggak ada untungnya buat BUMN benih. Lebih baik, BUMN benih itu diizinkan menjual bibit dengan harga pasar, nggak apa-apa. Dengan begitu, BUMN benih akan berusaha keras menghasilkan benih yang berkualitas, bersaing dengan swasta. Petani nggak apa-apa,” sebutnya.
Sebab, menurut Dwi Andreas, selama ini BUMN benih dibebankan oleh anggaran subsidi yang sangat rendah.
“Pemerintah itu hanya membayar sekitar Rp9.000 per kg benih bibit padi untuk program subsidi. Yang entah kapan dibayar. Belum biaya kemasan dan lain-lain. Itu teramat rendah. Ini fakta realitas yang terjadi,” pungkas Dwi Andreas.
