Kebutuhan hunian masyarakat saat ini sulit dipenuhi karena harganya yang tidak terjangkau. Menurut data Badan Pusat Statistik, sekitar 12,81 juta keluarga di perkotaan belum memiliki rumah pribadi pada tahun 2021. Generasi milenial dan X menjadi kelompok yang paling terdampak.
Thomas Lembong, seorang pengusaha dan Co-Captain Timnas AMIN, menilai kurangnya perhatian pemerintah terhadap perumahan sebagai penyebab utama masalah ini. Ia menyebut bahwa fokus pemerintah hanya pada infrastruktur tanpa cukup perhatian pada perumahan masyarakat.
Lembong juga menyoroti program pemerintah untuk membangun 1 juta hunian per tahun yang dinilainya belum maksimal. Ia juga menyoroti kurangnya insentif bagi perbankan dalam memberikan KPR sehingga bank cenderung malas untuk memberikan kredit untuk rumah.
Menurut Lembong, perbankan perlu mengubah paradigma terutama terkait manajemen risiko agar lebih berani memberikan KPR. Selain itu, penting juga untuk menerapkan refinance agar orang bisa mendapatkan kredit yang lebih murah.
Sulfikar Amir, seorang sosiolog perkotaan dari NTU Singapura, juga menyoroti peran pemerintah dalam memberikan fasilitas perumahan untuk masyarakat. Ia mencontohkan kebijakan perumahan di Singapura yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat.
Sulfikar menjelaskan bahwa Singapura memiliki tingkat kepemilikan rumah yang tinggi karena pemerintah memberikan fasilitas kredit hingga 30 tahun dan membangun komunitas di sekitar perumahan. Sulfikar juga menyebut bahwa peran institusi seperti HDB (House and Development Board) sangat penting dalam menjamin kesuksesan program perumahan publik di Singapura.
Kedua ahli ini sepakat bahwa peran pemerintah sangat penting dalam menyelesaikan masalah kepemilikan rumah masyarakat. Mereka juga menekankan perlunya perubahan paradigma perbankan dan penerapan model perumahan yang berhasil seperti di Singapura.
