Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan ada tantangan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) di berbagai daerah. Pada November 2023, penyaluran PKH sekitar 98,20 persen.
Lalu, pada Desember 2023, penyaluran PKH sebanyak 9,2 juta, namun yang transaksi baru 7,5 juta. Namun, rekap penyaluran semester I rata-rata sekitar 98,85 persen.
“Ada selisih terjadi karena kadang rumahnya jauh, penerima PKH sakit, ganti pengurus, meninggal, dan masih dalam proses,” kata Risma di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Senin, 4 Desember 2023.
Dia menyebut masalah di lapangan sangat banyak. Dia menceritakan di Nusa Penida, Bali, penyaluran PKH sangat terkendala karena tidak ada Bank Tabungan Negara (BTN), sehingga perlu pengganti bank. Kemudian, daerah yang tidak ada bank sama sekali, sehingga perlu dibantu PT Pos Indonesia.
“Jadi sebetulnya kita sudah evaluasi dari daerah 3T koneksi bank yang tidak ada, jadinya pakai pos dan kami sepakat kalau tidak ada bank dilakukan PT Pos Indonesia, begitu uang keluar memang langsung disalurkan oleh mereka. Ada kemungkinan juga daerahnya jauh, sehingga sulit, bahkan ATM tidak ada, bahkan PT POS harus sewa pesawat,” ungkap dia.
Mantan wali kota Surabaya itu mengatakan penerima PKH sangat ketat. Bahkan, penerima selalu di-update perkembangan ekonomi, rumah, dan sebagainya.
Anggaran Kementerian Sosial pada 2024 mencapai Rp79,2 triliun, yang dibagi menjadi dua, yakni sekitar Rp78,0 triliun atau 98,54 persen untuk perlindungan sosial dan sisanya sekitar Rp1,1 triliun atau 1,46 persen untuk dukungan manajemen.
