Pengamat politik Ujang Komarudin mengkritisi penanganan korupsi di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dianggapnya sangat lemah. Banyak kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara yang dekat dengan lingkungan istana, termasuk para menteri.
Ujang Komarudin juga menyoroti intervensi pemerintah, termasuk Presiden, yang membuat lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bisa bekerja secara profesional dan independen. Hal ini membuat penanganan korupsi di Indonesia menjadi terhambat.
Selain itu, revisi Undang-Undang KPK juga dianggap ikut melemahkan lembaga antirasuah tersebut. Pemerintah dan DPR disebut memiliki peran dalam pelemahan KPK ini.
Ujang Komarudin menegaskan bahwa semua pihak, baik pemerintah maupun DPR, memiliki andil dalam melemahkan KPK. Ia menekankan pentingnya penegakan hukum di negara ini, terlepas dari revisi Undang-Undang yang terjadi.
Artikel ini merupakan kritik langsung terhadap penanganan korupsi di Indonesia, dimana penulis merasa bahwa baik pemerintah maupun DPR memiliki peran dalam melemahkan lembaga antikorupsi di Indonesia.
