Sudah menjadi rahasia umum bahwa menjadi kepala daerah atau anggota legislatif membutuhkan modal yang tidak sedikit. Bahkan, pendapatan saat menjabat selama lima tahun tidak sebanding dengan pengeluaran selama masa kampanye.
Bakal Calon Presiden Anies Baswedan mendorong agar Indonesia menanggung biaya politik atau political financing. Menurutnya, jika negara tidak segera menindaklanjuti hal ini, maka kasus korupsi akan sulit diberantas di Indonesia.
“Selama tidak ada keterlibatan negara dalam pembiayaan politik, termasuk pembiayaan kampanye, ini menjadi salah satu akar dari praktik korupsi di Indonesia. Salah satu akarnya adalah karena political financing tidak diatur,” kata Anies Baswedan dalam Program Kick Kontroversi Metro TV, Kamis, 19 Oktober 2023.
Anies menegaskan bahwa semua orang tahu bahwa proses politik membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Semakin besar skala politik, maka semakin besar biayanya.
“Menurut saya, sekarang ini sudah harus ada perubahan dalam hal ini. Pembiayaan dalam politik, termasuk kampanye, sudah seharusnya melibatkan negara,” tegas Anies.
Anies berkomitmen untuk melakukan reformasi pembiayaan proses politik di Indonesia jika terpilih menjadi Presiden ke-8 RI. Reformasi ini akan menciptakan kesempatan yang setara bagi semua warga negara Indonesia yang ingin menjadi pejabat publik melalui pemilihan umum.
“Salah satu agenda yang ingin kita lakukan ke depan adalah melakukan reformasi dalam pembiayaan proses politik di Indonesia, sehingga proses politik memberikan kesempatan yang setara bagi siapa saja, tidak harus memiliki modal uang besar, tetapi memiliki kepercayaan, kompetensi, dan integritas yang bisa terlibat dalam proses politik,” pungkas Anies.
Anies akan maju dalam Pilpres 2024 bersama Muhaimin Iskandar. Pasangan ini diusung oleh Koalisi Perubahan, yakni Partai NasDem, PKB, dan PKS.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id.
