Dekat perayaan hari raya, kekhawatiran muncul di dunia usaha terkait permintaan tunjangan hari raya (THR) oleh beberapa organisasi masyarakat (ormas) yang meresahkan. Kendati bukan hal baru, praktik ini semakin dikhawatirkan karena adanya modus pemaksaan yang membuat para pengusaha tidak nyaman. Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jakarta, Nurjaman, mengungkapkan bahwa permintaan THR oleh ormas telah terjadi sejak zaman Orde Baru. Menurutnya, fenomena pemaksaan THR tidak hanya memberatkan secara finansial bagi pengusaha, tetapi juga merusak iklim investasi.
Nurjaman menegaskan bahwa tidak masalah seberapa besar permintaan tersebut, namun efek psikologis yang ditimbulkan oleh pemaksaan tersebut. Pengusaha merasa terpaksa dan enggan memberikan THR kepada ormas karena dianggap tidak memberikan kontribusi apapun terhadap perusahaan. Meskipun banyak pengusaha tetap memberikan THR kepada ormas demi menjaga bisnis mereka, Nurjaman menyarankan agar para pengusaha bersikap tegas dan tidak memberi apabila permintaan tersebut bersifat memaksa. Dia juga menekankan perlunya keterlibatan pemerintah dalam menciptakan lingkungan usaha yang kondusif dan bebas dari intimidasi, serta perlunya pembinaan terhadap ormas agar mereka bisa mencari sumber pendanaan dengan cara yang benar.
Ormas Desak Pembayaran THR, Pengusaha Kewalahan
