Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah menandatangani kesepakatan kerjasama perikanan dengan China untuk meningkatkan sektor perikanan Indonesia. Kerjasama ini merupakan bagian dari inisiatif yang digagas sejak tiga tahun lalu dan China menjadi negara pertama yang menawarkan kemitraan yang saling menguntungkan. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Lathoria Latif, menjelaskan bahwa kesepakatan ini melibatkan beberapa kementerian serta berbagai proses yang melibatkan banyak pihak. Selain dengan China, kerjasama ini juga membuka peluang untuk kerjasama dengan negara lain.
TCG (Technical Cooperation Guideline) yang baru disepakati pada November 2023 mengatur 12 area kerjasama, termasuk pembangunan infrastruktur pelabuhan dan fasilitas pengolahan ikan di Indonesia. Salah satu syarat penting dalam kerjasama ini adalah kapal yang terlibat harus berbendera Indonesia dan dimiliki oleh perusahaan patungan sesuai hukum Indonesia. Hasil tangkapan ikan pun harus didaratkan di pelabuhan Indonesia untuk diproses dan dikemas di dalam negeri, dengan harapan menciptakan lapangan pekerjaan dan dampak positif bagi perekonomian lokal.
Kerjasama ini berlaku selama tiga tahun pertama dengan kemungkinan perpanjangan atau evaluasi berdasarkan hasil. Keuntungan bagi Indonesia antara lain pembayaran PNBP dari hasil perikanan yang dikelola, pengembangan teknologi, dan peningkatan kesejahteraan nelayan. Sementara itu, China mendapat keuntungan dari pemasaran hasil tangkapan ikan Indonesia. Indonesia juga dapat meningkatkan sumber daya manusia dan teknologi di sektor perikanan melalui alih teknologi yang disepakati.
Lathoria Latif menegaskan komitmen untuk memastikan kerjasama yang adil dan menguntungkan bagi kedua belah pihak, serta memperkuat sektor perikanan Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia terus menekankan pentingnya kerjasama yang saling menguntungkan untuk memajukan sektor perikanan dan ekonomi nasional.
