Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memastikan, alokasi subsidi transportasi tetap terjaga aman di RAPBN 2025. Hal itu disampaikan setelah mendapat persetujuan Komisi V DPR RI terhadap penambahan anggaran sebesar Rp6,69 triliun pada RAPBN 2025 di kementeriannya.
Budi mengatakan, tidak ada pengurangan subsidi transportasi yang dilakukan di pemerintahan baru.
“Kami berterima kasih dengan Komisi V DPR RI, dan juga Kementerian Keuangan, yang memahami bahwa kekurangan itu lebih banyak untuk subsidi. Apakah itu subsidi udara, laut, darat dan kereta api,” katanya di usai Rapat dengan Komisi V DPR RI, Jumat (20/9/2024).
“Jadi masyarakat tidak perlu khawatir subsidi-subsidi yang (seperti) tahun lalu dan tahun ini ada tetap ada,” sambungnya.
Seperti diketahui Komisi V menyetujui penambahan anggaran di Kementerian Perhubungan sebesar Rp 6,69 triliun. Keputusan ini juga berdasarkan hasil perubahan belanja kementerian pada rapat Panja Pemerintah Pusat dengan DPR RI pada (11/9/2024).
Awalnya Kemenhub hanya dianggarkan sebesar Rp 24,7 triliun di 2025, kini bertambah menjadi Rp 31,45 triliun.
“meskipun tambahan (anggaran) yang diterima belum memenuhi seluruh program prioritas kami, namun kami akan tetap berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” kata Menhub saat rapat.
Total penambahan anggaran Rp 6,69 triliun tersebut dialokasikan untuk pemenuhan enam unit eselon I yaitu Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan darat, Ditjen perkeretaapian, Ditjen perhubungan udara, Ditjen perhubungan laut, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dan Badan Kebijakan Transportasi.
