Pemerintah telah menunjuk 14 Proyek Strategis Nasional (PSN) baru hingga pertengahan Maret 2024. Keputusan ini dihasilkan dari Rapat Internal yang dipimpin langsung oleh Presiden RI Joko Widodo pada Senin (18/03/2024) lalu.
Dalam rilis Kementerian Koordinator Perekonomian, pemerintah mengklaim bahwa keseluruhan biaya PSN baru tersebut akan dibiayai oleh investor swasta dan tidak memerlukan bantuan dari APBN.
Pengembangan 14 PSN baru tersebut akan dilakukan di beberapa daerah, termasuk Kepulauan Riau, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Proyek-proyek tersebut meliputi pengembangan di berbagai sektor seperti 8 Kawasan Industri, 2 Kawasan Pariwisata, 2 Jalan Tol, 1 Kawasan Pendidikan, Riset dan Teknologi, Kesehatan, serta 1 Proyek Migas Lepas Pantai.
Salah satu PSN baru yang dikembangkan oleh Pemerintah adalah Pengembangan Green Area dan Eco-City di lokasi PIK 2, Banten. Pengembangan wilayah berbasis hijau seluas 1.756 Ha ini dinamakan “Tropical Coastland” dan dijadikan destinasi pariwisata baru yang berbasis hijau untuk menarik para wisatawan.
Proyek ini juga dirancang untuk memasukkan Kawasan Wisata Mangrove sebagai mekanisme alami pengamanan pesisir. Dengan investasi sekitar Rp65 triliun, diharapkan proyek ini dapat menyerap sekitar 6.235 tenaga kerja langsung dan 13.550 tenaga kerja tidak langsung. Kawasan PIK 2 akan terhubung dengan Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg yang sudah dimulai pembangunannya sejak tahun 2023.
Pengembangan Green Area dan Eco-City ini didukung oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif karena lokasinya yang strategis dekat dengan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Kepulauan Seribu dan Kota Tua – Sunda Kelapa. Proyek ini diharapkan dapat membuka peluang usaha, investasi, dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat di Provinsi Banten dan sekitarnya.
Selain itu, Pemerintah juga akan mengembangkan Proyek Pengembangan Kawasan Terpadu Bumi Serpong Damai dengan perkiraan investasi sebesar Rp18,54 triliun. Proyek ini didukung oleh Menteri Kesehatan dan fokus pada Pendidikan – Biomedical – Digital. Kawasan ini akan dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk meningkatkan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, dan pengembangan teknologi.
Proyek-proyek tersebut diharapkan dapat meningkatkan lapangan kerja serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya.
