Transisi energi dan pengurangan gas rumah kaca sangat penting karena menyangkut keberlangsungan umat manusia di bumi. Jika kita tidak mengurangi emisi dengan segera, suhu rata-rata bumi akan terus meningkat dan bumi bisa menjadi tidak bisa dihuni karena kekeringan, kenaikan air laut, dan cuaca ekstrem. Oleh karena itu, greenflation atau inflasi yang dipicu oleh kebijakan hijau adalah topik yang sangat penting untuk dipelajari oleh pemimpin kita. Kita ingin hidup hijau, tapi dengan apa biayanya, siapa yang membayar, dan bagaimana dampaknya?
Kita bisa mengambil contoh dari Shanghai, di mana pajak untuk kendaraan non-listrik mencapai Rp. 300 juta. Saat ini hampir 100% motor, 100% bus, dan 50% mobil di Shanghai menggunakan listrik. Langit Shanghai menjadi biru dan kota menjadi sunyi. Pertanyaannya: Apakah rakyat Indonesia bisa dibebani pajak pendaftaran nomor registrasi kendaraan bermotor sebesar ini untuk percepatan elektrifikasi?
Kita juga bisa mengambil contoh dari negara-negara Eropa, di mana harga listrik berkisar € 28 per 100 kWh, atau Rp. 4.760 per kWh. Saat ini banyak negara Eropa yang mayoritas listriknya berasal dari energi terbarukan, sementara kita masih bergantung pada listrik dari batu bara yang lebih murah dengan harga sekitar Rp. 1.400 per kWh. Pertanyaannya: Apakah rakyat Indonesia bisa dibebani harga listrik yang tiga kali lipat untuk percepatan transisi energi?
Faktanya, jika kita tidak melakukan transisi energi dan hidup secara hijau, maka keberlangsungan kehidupan di muka bumi terancam. Namun demikian, sebagian besar rakyat Indonesia mungkin belum mampu menanggung inflasi atau biaya tambahan akibat kebijakan hijau. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memilih pemimpin yang mempelajari dan tidak meremehkan topik ini.
Sumber: https://prabowosubianto.com/memahami-greenflation-topik-penting-yang-dipelajari-gibran-namun-disepelekan-mahfud/
