Jakarta, ruangenergi.com- Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah secara resmi menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto Djojohadikusumo dan Gibran Rakabuming Raka, sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih berdasarkan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 melalui sidang pleno terbuka di kantor KPU, Jakarta, pada Rabu (24/4/2024). Penetapan ini dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 dan 03, yaitu Anies Rasyid Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mohammad Mahfud Mahmodin. Keputusan penetapan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih didasarkan pada Keputusan KPU Nomor 504 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilu 2024.
Secara total, Prabowo-Gibran memperoleh 96.214.691 suara atau 58,59% dari total suara sah pemilihan presiden tahun lalu yang mencapai 164.227.475 suara. Menurut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2024, pengucapan sumpah/janji presiden akan dilakukan pada Minggu, 20 Oktober 2024. Di tengah persiapan untuk pengucapan sumpah/janji presiden, suasana politik di Indonesia semakin memanas, terutama terkait arsitektur kabinet di era pemerintahan Prabowo-Gibran. Banyak nama yang disebut-sebut akan menjadi menteri atau wakil menteri untuk memimpin kementerian-kementerian yang ada.
Dalam tulisan ini, penulis ingin fokus pada sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) yang sangat penting di era transisi energi saat ini. Kementerian ini bertugas untuk mengatur urusan pemerintahan di bidang ESDM dan membantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan negara. Dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dalam 2-3 tahun pertama masa pemerintahannya, Prabowo-Gibran memiliki tantangan besar di depan mereka.
Dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, pada Rabu (8/11/2023), Prabowo menyoroti kebutuhan akan swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air sebagai kunci pertahanan ekonomi Indonesia. Terkait dengan swasembada energi, Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan pemerintahan sebelumnya telah berupaya untuk mencapainya melalui kebijakan di sektor minyak bumi, gas bumi, ketenagalistrikan, mineral, batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi. Namun, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama dalam bidang minyak bumi, energi baru, energi terbarukan, dan hilirisasi hasil tambang.
Dalam sektor minyak bumi, terdapat kendala terkait dengan penurunan lifting minyak, investasi, dan iklim investasi yang masih kurang kompetitif. Selain itu, pengembangan energi baru dan energi terbarukan juga masih perlu perhatian serius mengingat potensi yang belum maksimal diutilisasi. PLN dan Kementerian ESDM telah menyelaraskan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) untuk mengembangkan EBT di Indonesia. Namun, tantangan dalam transisi energi menuju EBET masih besar dan memerlukan komitmen dan upaya maksimal dari semua pihak.
