Tidak Semua Pernyataan Jaksa Dapat Disimpulkan Sebagai Kebenaran Hukum
Jakarta, aspirasipublik.com – Dalam sidang perkara dugaan suap impor di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Jaksa Penuntut Umum menyebut adanya dugaan aliran dana kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama. Namun, perlu diingatkan bahwa pernyataan jaksa belum secara otomatis dapat dianggap sebagai kebenaran hukum sebelum melewati proses pembuktian yang sah sesuai KUHAP.
Asas Praduga Tak Bersalah
Sekretaris Eksekutif Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MPPI), Woro Kumolo Diah Izmi, SH menekankan pentingnya prinsip asas praduga tak bersalah dalam setiap proses hukum. Penyebutan nama seseorang dalam persidangan tidak boleh menjadi dasar kesimpulan bahwa orang tersebut bersalah tanpa bukti yang kuat.
Menurut Woro, KUHAP mewajibkan adanya pembuktian yang kuat berdasarkan alat bukti yang sah sebelum seseorang dapat dianggap bersalah. Hanya dengan kesesuaian bukti yang jelas, hakim dapat menjatuhkan putusan bersalah.
Ancaman Hukum Bagi Tuduhan Fitnah
Woro juga mengingatkan bahwa walaupun tuduhan pidana diajukan, fitnah juga merupakan tindak pidana yang berat. Pasal 434 UU Nomor 1 Tahun 2023 mengatur mengenai tindak pidana fitnah dengan ancaman hukuman penjara atau denda.
Dirinya menegaskan bahwa penerapan hukum harus melalui proses yang adil dan mekanisme hukum yang berlaku. Tuduhan hanya dapat dianggap sah jika sudah terbukti melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
MPPI juga mengimbau agar seluruh pihak menghormati independensi Majelis Hakim dalam mengambil keputusan hukum dan tidak memengaruhi opini publik sebelum proses hukum selesai. Semua tuduhan harus dibuktikan melalui prosedur hukum yang berlaku, bukan sekadar opini belaka.
