GERTAK Desak KPK Periksa Menhut Raja Juli Terkait Dugaan Gratifikasi
Berita terkait dugaan penerimaan gratifikasi oleh Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, dalam proses pengurusan pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, menjadi sorotan Gerakan Rakyat Tolak Aktor Koruptor (GERTAK).
Dugaan gratifikasi tersebut muncul setelah pengakuan Raja Juli terkait penerimaan amplop dari Bupati Kuantan Singingi nonaktif, Suhardiman Amby, pasca pertemuan di Kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026. Meskipun Raja Juli menyatakan tidak menerima amplop tersebut dan segera mengembalikannya, GERTAK menekankan pentingnya KPK melakukan pemeriksaan terhadap Menhut terkait hal ini.
Skandal Gratifikasi dalam Proses Pelepasan Kawasan HPT
Pada konferensi pers di Kantor Kementerian Kehutanan, Raja Juli menjelaskan kronologi kejadian di mana amplop dari Suhardiman ditemukan setelah audiensi berlangsung, namun langsung dikembalikan oleh ajudan. Meskipun begitu, KPK ditekan untuk menyelidiki lebih lanjut terkait dugaan gratifikasi terkait program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) melalui pelepasan kawasan HPT.
Upaya GERTAK ini tidak hanya menginginkan KPK untuk memeriksa dugaan suap jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, tetapi juga memperluas penyidikan terhadap seluruh proses perizinan dan pelepasan kawasan HPT. Hal ini diyakini dapat membuka jendela lebar dalam mengungkap praktik korupsi yang melibatkan aktor-aktor penting dalam pemerintahan.
Transparansi dan Kepentingan Negara
Menurut Sekretaris Jenderal GERTAK, Ahmad Fauzi, memeriksa proses izin pembebasan lahan hutan produksi terbatas serta menjerat semua pihak terlibat penting untuk memastikan transparansi dan melindungi kepentingan negara serta kelestarian lingkungan. Keterlibatan Raja Juli Antoni dalam pertemuan terkait pelepasan kawasan HPT juga menambah kompleksitas perkara ini.
Berkembangnya penyidikan oleh KPK dan peluang pemanggilan Raja Juli Antoni untuk memberikan keterangan lebih lanjut menunjukkan kesungguhan lembaga antikorupsi dalam mengungkap kasus ini secara menyeluruh. Ancaman gratifikasi dalam proses pelepasan kawasan hutan harus dibasmi agar tidak merugikan negara dan masyarakat.
