Pembahasan mengenai frekuensi perjalanan luar negeri Presiden Prabowo Subianto kini ramai di ruang publik. Dari beragam pertemuan kenegaraan hingga keikutsertaan di forum-forum internasional, aktivitas diplomasi ini mendominasi pemberitaan media beberapa waktu terakhir.
Tak sedikit suara masyarakat yang mempertanyakan motivasi maupun hasil dari lawatan-lawatan ini. Di jagat maya, komentar seperti “Mengapa Presiden sering sekali ke luar negeri?” atau “Apa dampaknya untuk Indonesia?” terus muncul ke permukaan.
Reaksi semacam ini cukup lumrah karena diplomasi negara umumnya menghasilkan dampak yang tidak kasatmata atau secepat pembangunan fisik seperti infrastruktur. Hasil kerja diplomasi bersifat jangka panjang dan kadang samar terasa manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari rakyat.
Namun, di tengah ketidakpastian global saat ini, upaya diplomasi justru menjadi kunci utama. Interaksi luar negeri bukan sekadar aktivitas formalitas, melainkan bagian dari adaptasi dan pertahanan Indonesia menghadapi fragmentasi dunia yang makin kompleks.
Sejak dilantik, Presiden Prabowo telah melakukan puluhan kunjungan ke luar negeri. Langkah ini menunjukkan Indonesia semakin berperan aktif dalam isu-isu dunia. Kegiatan diplomasi itu bahkan sempat menjadi topik dalam IR Youth Talks yang diadakan Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia di Universitas Indonesia, Depok.
Anggy Pasaribu, moderator diskusi sekaligus jurnalis, mengungkapkan adanya jurang pemahaman antara upaya diplomasi pemerintah dengan harapan publik. Menurutnya, masyarakat menyadari intensitas aktivitas internasional Indonesia makin tinggi, namun sering kehilangan penjelasan tentang dampak dan signifikansinya.
“Kondisi global sedang tidak kondusif. Rivalitas sejumlah negara besar seperti antara Amerika Serikat dan China, juga konflik Rusia-Ukraina, belum ada titik terang. Sementara itu, konflik di Timur Tengah turut menimbulkan gejolak ekonomi dunia,” jelas Anggy.
Ia menegaskan, perubahan tersebut akhirnya berimbas secara langsung pada kehidupan rakyat Indonesia, antara lain melalui fluktuasi harga energi, distributsi pangan, kestabilan ekonomi, ataupun kesempatan kerja.
Dalam pemaparannya, Brigjen TNI Aloysius Nugroho Santoso dari Lemhannas menekankan, Indonesia menghadapi konsekuensi dari kondisi geopolitik yang semakin terfragmentasi. Karena itu, pilihan terbaik Indonesia adalah tetap proaktif membaca situasi global sekaligus memperluas jejaring kerja sama dengan banyak negara.
“Prinsip politik luar negeri bebas aktif menjadi pegangan. Kini, praktiknya juga semakin fleksibel, mencari keseimbangan antara kepentingan nasional dan pergeseran kekuatan dunia,” paparnya. Ia menyebut, hal ini dikenal sebagai bentuk strategi hedging: menjaga hubungan dengan beberapa kekuatan tanpa terkunci hanya ke satu pihak saja.
Sementara itu, Broto Wardoyo dari Universitas Indonesia menyoroti bahwa strategi ini berkembang menjadi resilience-based hedging, yakni tidak cuma menjaga fleksibilitas eksternal, tapi juga memperkuat kapasitas domestik agar Indonesia tetap tahan banting menghadapi tekanan global.
Partisipasi di berbagai forum seperti G20, ASEAN, dan BRICS, menurut Broto, bukan semata demi “tampil eksis di panggung internasional.” Ada kepentingan menjaga ruang gerak agar Indonesia tidak terjebak dalam konflik antarnegara besar. Hanya saja, pesan dan strategi ini belum tersampaikan baik ke publik.
“Media umumnya hanya menyorot sisi permukaan: agenda pertemuan, foto diplomasi, ataupun seremoni. Penjelasan soal urgensi dan kepentingan strategisnya kerap terabaikan, sehingga persepsi publik melihat diplomasi hanya sebagai acara elite yang jauh dari kebutuhan rakyat,” tambahnya.
Lebih lanjut, Anggy menandaskan, kendala komunikasi publik merupakan salah satu alasan mengapa diplomasi negara dianggap berhenti di lingkaran elite. Wacana strategis seringkali dikemas dalam istilah teknokratis dan sulit dijangkau oleh bahasa sehari-hari masyarakat.
Di era digital, narasi menjadi aset penting. Jika strategi pemerintah tidak terkomunikasi dengan jelas dan mudah dipahami, maka opini-opini sederhana, emosional, serta viral di media sosial akan lebih mudah membentuk persepsi publik. Maka, komunikasi publik sebaiknya menjadi bagian integral, bukan sekadar pelengkap, dari strategi diplomasi.
Pemerintah mesti memiliki juru bicara yang piawai menerangkan secara lugas “mengapa” dan “untuk siapa” kebijakan luar negeri itu diambil. Warga perlu diberi pemahaman tentang relasi antara kebijakan diplomasi dan dampaknya terhadap ekonomi rakyat, keamanan, investasi, bahkan kesetaraan akses kerja.
Kehadiran negara di media sosial juga harus berbobot dan bisa memberikan narasi yang substansial, bukan sekadar meramaikan suasana atau bertahan dengan pola komunikasi defensif. Cara-cara lama hanya berisiko menguatkan polarisasi publik tanpa memperjelas tujuan kebijakan.
Tantangan utama diplomasi Indonesia hari ini terletak pada usaha menjelaskan, bukan sekadar melakukan. Relasi internasional tidak cukup jika hanya memberi citra baik ke luar—yang lebih mendesak adalah memastikan masyarakat memahami alasan dan manfaat setiap langkah diplomasi. Diplomasi yang sukses bukan hanya diterima di dunia luar, melainkan juga dipahami dan mendatangkan kepercayaan dari rakyat sendiri.
Sumber: Diplomasi Indonesia Era Prabowo Perlu Lebih Dekat Dengan Publik
Sumber: Diplomasi Indonesia Di Era Prabowo, Perlunya Membentuk Pemahaman Publik
