Fakta Pajak ‘Rezeki Nomplok’ RI: Apa yang Perlu Diketahui

Pemerintah Indonesia kembali dihadapkan pada pertanyaan lama yang belum sepenuhnya terjawab: bagaimana cara memungut manfaat yang lebih adil dari kekayaan alam tanpa membuat iklim investasi kehilangan kepastian. Di tengah naik-turun harga komoditas dan ketergantungan penerimaan negara pada sektor ekstraktif, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mendorong pendekatan yang dinilai lebih pas untuk kondisi Indonesia, yakni penerapan Progressive Resource Rent Tax atau PRRT.

Usulan itu mengemuka karena penerimaan dari sektor migas dan minerba kerap bergerak mengikuti gejolak harga pasar global. Saat harga komoditas melonjak, pemasukan negara memang ikut terdongkrak. Namun ketika harga turun, ruang fiskal langsung menyempit. Menurut INDEF, pola seperti ini membuat negara sulit mengandalkan penerimaan yang stabil dari sumber daya alam, padahal karakter komoditas ekstraktif sangat dipengaruhi oleh siklus harga yang tidak mudah diprediksi.

PRRT, Pajak atas Rente Ekonomi

Berbeda dari pungutan yang hanya melihat volume produksi atau nilai penjualan, PRRT dirancang untuk menyasar rente ekonomi, yaitu keuntungan yang muncul setelah biaya modal, risiko eksplorasi, dan tingkat pengembalian normal terpenuhi. Dengan kata lain, pajak ini baru bekerja ketika proyek menghasilkan keuntungan di atas batas wajar.

Dalam kerangka tersebut, PRRT dipahami sebagai instrumen yang progresif. Semakin besar profitabilitas sebuah proyek, semakin besar pula beban pajak tambahan yang dikenakan. Karena itu, skema ini sering dianggap lebih sensitif terhadap kemampuan bayar pelaku usaha dibanding pungutan yang dipatok sejak awal tanpa melihat kondisi bisnis. INDEF menilai mekanisme ini lebih tepat untuk sektor ekstraktif yang rentan mencetak keuntungan besar saat harga sedang tinggi.

Karakter lain yang menonjol dari PRRT adalah sifatnya yang countercyclical. Saat harga komoditas melambung dan margin keuntungan menguat, penerimaan negara ikut naik. Sebaliknya, ketika pasar melemah, beban pajak tidak menekan proyek secara berlebihan. Dari sudut pandang kebijakan, model seperti ini dinilai memberi keseimbangan antara kepentingan negara dan keberlanjutan usaha.

Kerangka Royalti Ada, tapi Belum Menyentuh Profit

Indonesia sebenarnya sudah memiliki skema royalti progresif di sektor ekstraktif. Hanya saja, menurut INDEF, instrumen yang ada masih belum menyasar inti persoalan, yaitu keuntungan ekonomi yang benar-benar timbul dari kelangkaan sumber daya milik negara. Pemerintah saat ini lebih banyak menggunakan pendekatan berbasis harga dan volume produksi, bukan profit.

Hal itu tercermin dalam Peraturan Pemerintah (PP) 18/2025 dan PP 19/2025 yang menetapkan tarif royalti berdasarkan harga dan volume produksi. Bagi INDEF, model ini belum cukup efektif untuk menutup windfall capture gap, yakni selisih antara potensi penerimaan yang seharusnya bisa ditarik negara dan penerimaan yang benar-benar masuk dari aktivitas ekstraksi sumber daya.

Di titik inilah PRRT diposisikan sebagai alternatif yang lebih dekat dengan prinsip keadilan fiskal. Negara, sebagai pemilik sumber daya, dinilai semestinya memperoleh bagian yang lebih proporsional ketika proyek tambang atau migas menghasilkan laba besar. Sebaliknya, saat kondisi bisnis tidak mendukung, pungutan juga tidak seharusnya menjadi beban yang memperlemah operasi.

Menimbang Arah Kebijakan Penerimaan Negara

Dari perspektif kebijakan, dorongan untuk mengadopsi PRRT bukan sekadar soal menambah jenis pajak baru. Yang lebih penting adalah memastikan penerimaan negara tidak terlalu rapuh menghadapi fluktuasi pasar. Dengan skema yang bertumpu pada profitabilitas, pemerintah berpeluang memperoleh arus penerimaan yang lebih stabil untuk mendukung perencanaan fiskal jangka panjang.

INDEF memandang langkah ini juga sejalan dengan kebutuhan pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan. Jika penerimaan negara bisa ditarik secara lebih optimal dari sektor ekstraktif, ruang untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan semakin terbuka. Namun, seperti biasa dalam kebijakan sumber daya, tantangan utamanya tetap ada pada desain yang tepat agar penerapan pajak tidak menimbulkan distorsi baru.

Dengan latar itu, perdebatan soal PRRT menjadi penting bukan hanya bagi pelaku industri, tetapi juga bagi pemerintah yang tengah mencari formula terbaik untuk mengubah kekayaan alam menjadi penerimaan yang lebih adil, lebih stabil, dan lebih tahan terhadap guncangan harga global.

Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.