Padang — Diskusi publik yang digelar BEM KM Universitas Andalas dengan tema “Menguliti Narasi Keberhasilan Pemerintah Pusat di Tengah Krisis Daerah” memunculkan satu sorotan penting: kehadiran Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, dinilai bukan sekadar hadir sebagai pejabat, tetapi sebagai figur yang bersedia masuk ke ruang kritik mahasiswa dan menjawabnya secara terbuka.
Di tengah suasana diskusi yang memang dirancang untuk menguji klaim-klaim keberhasilan pemerintah, DPW Komunitas Pemberantas Korupsi Sumatera Barat memberi apresiasi atas sikap Andre yang tetap memilih hadir. Bagi mereka, kehadiran itu menjadi sinyal bahwa dialog publik masih diberi tempat, bahkan ketika kritik disampaikan dengan tajam. Ketua DPW Komunitas Pemberantas Korupsi Sumatera Barat, Darlinsah, menilai sikap tersebut penting karena menunjukkan bahwa ruang akademik dan ruang politik tidak harus saling menutup diri.
“Kalau kritik disampaikan dengan adab dan etika yang baik, itu justru memperkuat substansi. Yang perlu dijaga adalah isinya, bukan hanya kerasnya suara,” ujar Darlinsah dalam keterangan yang disampaikan usai diskusi.
Kritik Boleh Tajam, Etika Tetap Jadi Ukuran
Dalam penilaiannya, Darlinsah menekankan bahwa forum publik semestinya menjadi tempat yang sehat untuk menguji kebijakan dan narasi pemerintah. Namun, ia mengingatkan bahwa kebebasan berpendapat tidak identik dengan kebebasan untuk mengabaikan etika. Menurut dia, cara berbicara di ruang publik ikut menentukan apakah sebuah kritik akan didengar sebagai masukan atau justru ditolak sejak awal karena dianggap melampaui batas.
Pandangan itu muncul di tengah diskusi yang memang menyoroti ketimpangan antara narasi keberhasilan di tingkat pusat dan kenyataan yang dirasakan daerah. Bagi DPW Komunitas Pemberantas Korupsi Sumatera Barat, situasi seperti ini justru membutuhkan percakapan yang lebih tertib, bukan lebih gaduh. Mereka menilai, mahasiswa memiliki peran penting sebagai penguji kebijakan, tetapi pengujian itu akan lebih kuat bila dibangun dengan argumentasi yang rapi dan sikap yang terukur.
Darlinsah juga menyebut bahwa forum seperti ini seharusnya menjadi contoh bahwa perbedaan pandangan bisa dibicarakan tanpa harus kehilangan rasa hormat. Dalam pandangannya, kualitas demokrasi tidak hanya diukur dari seberapa keras kritik dilontarkan, tetapi juga dari seberapa jauh kritik itu mampu menjaga martabat diskusi.
Karena itu, kehadiran Andre Rosiade di forum tersebut dinilai sebagai langkah yang layak diapresiasi. Bagi mereka, tidak semua pejabat bersedia datang langsung ke ruang yang berpotensi kritis dan tidak nyaman. Namun justru di situlah nilai pentingnya: keberanian untuk mendengar, sekaligus kesiapan untuk diuji di hadapan publik kampus.
MBG dan Tuntutan Evaluasi yang Tidak Bisa Diabaikan
Selain menyoroti kehadiran Andre, DPW Komunitas Pemberantas Korupsi Sumatera Barat juga memberi perhatian pada pernyataan Presiden Mahasiswa KM Unand, Shabbarin Syakur, terkait program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Bagi mereka, program tersebut tidak cukup hanya dibaca dari sisi niat baik atau besarnya gagasan. Yang lebih penting adalah bagaimana program itu dijalankan di lapangan dan apakah benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah.
Darlinsah menegaskan bahwa evaluasi terhadap implementasi MBG merupakan hal yang wajar dan bahkan diperlukan. Menurut dia, setiap program pemerintah yang menyentuh langsung kebutuhan warga harus terus diuji agar tidak berhenti pada slogan. Evaluasi, kata dia, bukan bentuk penolakan, melainkan cara memastikan kebijakan tetap relevan dan tepat sasaran.
“Kalau ada masukan dari mahasiswa soal MBG, itu harus dilihat sebagai bahan perbaikan. Program sebesar apa pun tidak akan efektif kalau pelaksanaannya tidak menyesuaikan kondisi daerah,” ujarnya.
Pandangan ini sejalan dengan semangat diskusi yang digelar BEM KM Unand, yakni membuka ruang bagi pertanyaan-pertanyaan kritis terhadap kebijakan pusat. Di titik ini, DPW Komunitas Pemberantas Korupsi Sumatera Barat melihat bahwa mahasiswa tidak sedang mencari sensasi, melainkan sedang meminta penjelasan yang lebih jernih mengenai arah kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat.
Andre Rosiade, Jembatan antara Aspirasi Daerah dan Pusat
Apresiasi terhadap Andre Rosiade tidak hanya datang karena kesediaannya hadir dalam forum publik. Darlinsah juga menilai Andre konsisten memperhatikan Sumatera Barat melalui peran aktifnya dalam mendorong program dan alokasi anggaran dari pemerintah pusat. Menurutnya, kerja-kerja advokasi seperti itu sering kali tidak terlihat ramai di permukaan, tetapi dampaknya bisa dirasakan oleh daerah ketika program dan dukungan anggaran mulai mengalir.
DPW Komunitas Pemberantas Korupsi Sumatera Barat menilai langkah Andre menunjukkan bahwa wakil rakyat memang memiliki fungsi penting sebagai penghubung antara kebutuhan daerah dan kebijakan nasional. Dalam pandangan mereka, representasi politik tidak berhenti pada kursi parlemen, tetapi harus diwujudkan dalam keberanian memperjuangkan suara daerah di tingkat pusat.
Darlinsah menyebut, perhatian pemerintah pusat terhadap Sumatera Barat menjadi lebih terasa ketika ada figur daerah yang aktif mendorongnya dari dalam sistem. Dalam konteks itu, Andre Rosiade dipandang sebagai salah satu kader Partai Gerindra yang memainkan peran tersebut di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Bagi DPW Komunitas Pemberantas Korupsi Sumatera Barat, hal ini menjadi bukti bahwa relasi antara pusat dan daerah tidak selalu berjalan jauh dan kaku, selama ada komunikasi yang terus dijaga.
“Ini menunjukkan bahwa aspirasi daerah bisa sampai ke pusat kalau ada yang benar-benar memperjuangkannya. Peran wakil rakyat di situ sangat penting,” kata Darlinsah.
Dengan sorotan itu, diskusi publik di Unand tidak hanya menjadi ajang saling menguji argumentasi, tetapi juga menyingkap satu hal yang kerap luput dari perhatian: bahwa kehadiran pejabat di forum mahasiswa bisa menjadi ukuran kesediaan mereka mendengar, sementara kritik mahasiswa bisa menjadi ukuran kedewasaan demokrasi di daerah. Dalam pertemuan seperti ini, yang diuji bukan hanya narasi pemerintah, melainkan juga sejauh mana dialog masih dianggap sebagai jalan paling masuk akal untuk mempertemukan kepentingan pusat, daerah, dan publik kampus.
