Selama ini, wacana tentang konservasi di Indonesia kerap berpusat pada perlindungan satwa liar dan kelestarian hutan. Perhatian mudah tertuju pada angka populasi yang menurun, penebangan liar, serta konflik antara manusia dan satwa yang kian memburuk di sejumlah kawasan. Namun, di balik perdebatan tentang nasib habitat, ada dimensi lain yang sering diabaikan: bagaimana manusia, sebagai bagian penting dari ekosistem, menjadi kunci utama dalam keberhasilan atau kegagalan konservasi.
Dokter hewan sekaligus aktivis konservasi berpengalaman, Wahdi Azmi, menyoroti hal ini dalam sebuah diskusi terbuka terkait kebijakan konservasi di Indonesia. Ia menegaskan, “Jika konservasi hanya berfokus pada pelestarian satwa tanpa mempedulikan kesejahteraan masyarakat sekitar, maka upaya itu mudah goyah.” Pengalaman panjang Wahdi menangani konflik manusia-gajah di Sumatera memperlihatkan bahwa masalahnya tidak hanya pada kelakuan satwa, tetapi juga pada perubahan tempat tinggal akibat ekspansi pertanian dan pemukiman yang tidak mengindahkan struktur sosial-ekonomi masyarakat.
Ketika ruang satwa liar dipersempit dan tekanan ekonomi masyarakat sekitar meningkat, bentrokan antara kedua pihak semakin sulit dicegah. Selama ini, pilihan solusi lebih banyak berupa pembatasan akses, peningkatan aturan hingga penetapan kawasan konservasi. Di atas kertas, pendekatan ini menjanjikan perlindungan alam yang optimal. Namun dalam praktiknya, masyarakat kerap merasa terpinggirkan karena peluang ekonomi berkurang dan risiko bertemu satwa ganas meningkat. Konservasi pun jadi terasa memberatkan, bukan sebagai sebuah investasi bersama.
Wahdi menegaskan perlunya berpikir melampaui paradigma lama yang hanya menekankan unsur proteksi. “Konservasi sejatinya merangkul masyarakat sebagai bagian dari sistem; bukan mengasingkan mereka,” ujarnya. Ia mendesak agar konservasi, ekonomi lokal, serta program edukasi berjalan bersamaan sebagai satu kesatuan yang terintegrasi. Tanpa ikatan antara ketiganya, usaha pelestarian makin rapuh karena hanya bertumpu pada peraturan dan intervensi dari luar.
Pendekatan ini menemukan bentuk nyata di kawasan Mega Mendung, Bogor. Tekanan konversi lahan meningkat di wilayah penyangga ibu kota tersebut, membahayakan pasokan air, kualitas lingkungan, sekaligus kesejahteraan penduduk. Namun, Arista Montana bersama Yayasan Paseban mengembangkan model konservasi baru yang menyatu dengan keseharian masyarakat. Ketimbang mengasingkan aktivitas manusia, mereka justru melibatkan petani lokal dalam pertanian organik terintegrasi. Para petani diberikan pengetahuan mengenai cara bertani yang menjaga kesuburan tanah dan kebersihan air, sembari memperoleh penghasilan dari hasil panen.
Keterlibatan aktif masyarakat di Arista Montana mengubah cara pandang terhadap konservasi. Pelestarian alam bukan lagi kewajiban semata, tapi menjadi prasyarat ekonomi yang berkesinambungan. Ketahanan pertanian yang diusahakan petani bergantung pada keseimbangan lingkungan. Selain itu, Yayasan Paseban melengkapi prakarsa ini dengan pelatihan keterampilan bagi warga, seperti manajemen lingkungan, teknik pertanian ramah lingkungan, hingga edukasi generasi muda agar tumbuh kesadaran ekologis.
Peran yayasan dalam penguatan kapasitas lokal menjadi vital karena program edukasi tak sekadar menghasilkan pengetahuan teoritis, melainkan juga keahlian praktis untuk menuju pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab. Harapannya, masyarakat tumbuh tak hanya sebagai penerima manfaat, melainkan menjadi motor pelaksana konservasi. Inisiatif ini mampu menggeser posisi masyarakat dari objek menjadi subjek, sehingga mereka memiliki kepentingan langsung untuk menjaga keberlanjutan kawasan.
Jika telaah yang sama diterapkan pada konflik manusia-gajah di Sumatera, permasalahannya pun tidak jauh berbeda: integrasi antara kebutuhan ekonomi masyarakat dan pelestarian satwa sangat krusial, meski situasinya berbeda dari Mega Mendung. Di Sumatera, gesekan muncul karena ruang dan penghidupan berbenturan; di Mega Mendung, potensi konflik bisa ditekan melalui penyatuan konservasi dengan aktivitas ekonomi lokal.
Contoh-contoh tersebut menegaskan bahwa kriteria keberhasilan konservasi bukan sekadar pada ukuran kawasan yang dilindungi, melainkan pada seberapa erat masyarakat di dalamnya merasa terhubung dan memperoleh manfaat dari pelestarian. Persoalannya sering kali muncul di tingkat kapasitas lokal—masyarakat tidak dilibatkan, tidak mendapat pelatihan memadai, atau sulit menjangkau peluang ekonomi baru dalam sistem konservasi yang formalistik.
Namun sebaliknya, saat masyarakat didorong untuk terlibat aktif, mendapatkan akses pelatihan, serta memperoleh manfaat langsung, konservasi perlahan menjadi bagian hidup mereka. Upaya pelestarian alam tak lagi bersifat defensif, tetapi berubah menjadi investasi bersama yang tumbuh di atas kepentingan yang saling terkait.
Dalam era tekanan pembangunan yang semakin masif, pendekatan yang menyatukan unsur sosial, ekonomi, dan ekologi ini menjadi semakin urgen diterapkan. Indonesia membutuhkan model pengelolaan kawasan konservasi yang mampu menyeimbangkan kebutuhan alam dan masyarakat secara harmonis, bukan sekadar memperluas kawasan lindung tanpa arah. Konservasi harus berdiri kokoh sebagai sistem sosial-ekonomi yang mengakar di kehidupan sehari-hari penduduk.
Perspektif ini selaras dengan peringatan Wahdi Azmi: pertanyaan utama tentang konservasi pada akhirnya kembali pada manusia—apakah mereka sungguh punya alasan dan motivasi untuk merawat alam sekitarnya? Jika ya, maka pelestarian lingkungan bukan hanya mungkin, tetapi bisa turut mendorong pembangunan berkelanjutan bagi generasi yang akan datang.
Sumber: Wahdi Azmi Sebut Konservasi Harus Memberi Manfaat Bagi Masyarakat
Sumber: Dari Gajah Ke Mega Mendung, Ketika Konservasi Harus Menghidupi
