Ahmad Sahroni Dukung Prabowo Efisiensi Anggaran, Tapi Ingatkan Risiko Jika Gaji Pejabat Dipotong
Wacana Presiden Prabowo Subianto untuk memperketat efisiensi anggaran negara mendapat sambutan dari Bendahara Umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni. Namun, dukungan itu disampaikan dengan nada hati-hati. Sahroni menilai langkah penghematan memang penting di tengah situasi ekonomi global yang tidak stabil, tetapi kebijakan yang menyentuh gaji pejabat negara tidak boleh diambil sekadar sebagai simbol hemat.
Menurut Sahroni, pemerintah boleh saja mencari berbagai opsi untuk menekan belanja negara, termasuk kemungkinan pemangkasan pada pos tertentu. Akan tetapi, setiap keputusan yang berdampak langsung pada menteri, anggota DPR, dan pejabat negara lain harus melalui perhitungan yang matang agar tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari.
Efisiensi Didukung, Tapi Harus Punya Ukuran yang Jelas
Sahroni menegaskan bahwa dirinya pada dasarnya mendukung upaya Presiden untuk menjaga kesejahteraan rakyat di tengah ketidakpastian keuangan global. Baginya, efisiensi belanja negara adalah langkah yang wajar selama tujuannya memang untuk memperkuat kemampuan pemerintah dalam melayani publik.
"Saya sangat mendukung upaya Presiden untuk tetap mensejahterakan rakyat di tengah ketidakpastian keuangan global. Ada banyak opsi yang bisa dipertimbangkan, termasuk dalam efisiensi belanja negara," ujar Sahroni.
Meski begitu, ia menekankan bahwa pilihan untuk memangkas gaji pejabat negara tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Kebijakan seperti itu, kata dia, harus dihitung dari berbagai sisi, mulai dari dampaknya terhadap kinerja hingga kemungkinan munculnya efek samping yang justru merugikan negara.
Sahroni Peringatkan Risiko Kebijakan yang Terburu-buru
Dalam pandangannya, penghematan anggaran memang memberi ruang bagi pemerintah untuk menata ulang belanja negara. Tetapi, efisiensi yang baik bukan hanya soal memangkas angka, melainkan memastikan kebijakan tersebut tetap efektif dan tidak mengganggu jalannya pemerintahan.
Sahroni mengingatkan bahwa pemotongan yang tidak terukur bisa menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Ia menyoroti kemungkinan turunnya performa kerja pejabat bila kebijakan tersebut tidak disusun dengan perhitungan yang cermat. Bahkan, ia juga mengingatkan adanya risiko lain yang lebih serius, termasuk peluang meningkatnya praktik korupsi jika kebijakan justru memunculkan tekanan yang salah arah.
Karena itu, menurut dia, efisiensi anggaran seharusnya tidak berhenti pada wacana penghematan semata. Kebijakan itu harus benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat luas, bukan sekadar terlihat tegas di permukaan tanpa hasil yang jelas di lapangan.
Prabowo Soroti Penghematan dan Realokasi untuk Rakyat Rentan
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyinggung contoh penghematan anggaran yang diterapkan Pakistan sebagai salah satu rujukan. Ia melihat langkah semacam itu relevan untuk dipertimbangkan di tengah tekanan ekonomi global, termasuk kenaikan harga energi yang ikut dipicu oleh situasi geopolitik internasional.
Pembahasan mengenai langkah mitigasi itu juga mengemuka dalam rapat Kabinet Paripurna di Istana Negara. Dalam forum tersebut, pemerintah menyoroti dampak konflik di Timur Tengah yang ikut mendorong naiknya harga energi dunia dan menambah tekanan bagi banyak negara, termasuk Indonesia.
Prabowo juga menegaskan dukungannya terhadap realokasi dana hasil penghematan untuk membantu kelompok masyarakat yang paling rentan. Arah kebijakan, menurut dia, harus tetap berpihak pada kepentingan rakyat dan tidak kehilangan fokus pada tujuan utama, yakni menjaga daya tahan ekonomi nasional di tengah situasi global yang belum pasti.
Dengan demikian, dukungan Sahroni terhadap efisiensi anggaran tampak bukan sebagai persetujuan tanpa syarat. Ia memberi sinyal bahwa penghematan memang perlu, tetapi pemerintah tetap harus berhati-hati ketika kebijakan itu mulai menyentuh gaji pejabat negara yang selama ini menjadi bagian dari struktur pengelolaan pemerintahan.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
