Upaya penguatan ekonomi desa semakin digalakkan pemerintah melalui peluncuran Koperasi Merah Putih yang diperkenalkan pada peringatan Hari Koperasi 2025. Pemerintah berharap kehadiran koperasi di tengah masyarakat pedesaan mampu mendorong tumbuhnya perekonomian lokal sekaligus sebagai wadah kemandirian masyarakat. Jumlah koperasi yang ditargetkan mencapai 80 ribu lebih, berupaya menjangkau hampir seluruh desa di Indonesia sesuai data BPS 2025 yang menyebutkan 84.139 desa, termasuk desa pesisir dan non-pesisir.
Sejumlah ahli sepakat bahwa koperasi telah lama menjadi bagian sejarah Indonesia, bahkan sebelum dirumuskan dalam peraturan hukum seperti UU Nomor 14 Tahun 1965. Kehadiran koperasi pertama oleh Raden Aria Wiraatmaja pada 1886 merupakan respons atas masalah utang yang menjerat rakyat kepada lintah darat. Model simpan pinjam yang ia cetuskan masih relevan hingga kini dan diapresiasi sebagai solusi ekonomi berbasis solidaritas.
Jumlah koperasi nasional menurut data Kementerian Koperasi tahun 2025 menunjukkan 130.119 unit, dengan koperasi simpan pinjam sekitar 18.765 atau 14,42 persen dan koperasi konsumen terbanyak yakni 69.883 unit. Konsep koperasi sendiri, yang dijelaskan dalam UU Nomor 12 Tahun 1967, selalu menekankan asas kekeluargaan dan gotong royong menjadi fondasi utama. Hal ini sesuai dengan praktik di berbagai negara yang menjadikan kesejahteraan anggotanya sebagai inti operasional koperasi.
Namun, perkembangan koperasi di Indonesia masih tertinggal dibanding negara lain seperti Amerika Serikat, India, atau Korea Selatan. Penelitian terbaru, misalnya dari Didi Sukardi dkk, menyoroti empat aspek penting dalam mereformasi koperasi, yakni penegasan identitas hukum, tata kelola demokratis, regulasi keuangan yang akomodatif, serta sanksi tegas untuk pengelola koperasi yang melanggar prinsip transparansi dan keadilan.
Terlepas dari semangat pemerataan ekonomi, sejumlah tantangan muncul dalam implementasi program Koperasi Merah Putih. Kajian CELIOS melalui survei terhadap 108 perangkat desa menunjukkan risiko seperti potensi penyalahgunaan dana, kerugian keuangan negara, serta lemahnya inisiatif ekonomi di desa. Penilaian kritis ini memicu dinamika diskusi baik di kalangan pemerintahan, peneliti, maupun masyarakat luas.
Optimisme tetap hadir. Berdasarkan survei Litbang Kompas pada 512 warga pada 2025, lebih dari 60 persen responden percaya koperasi Merah Putih mampu memberi manfaat besar, bahkan 7 persen sangat yakin dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Namun, implementasi di lapangan menunjukkan realisasi pembentukan koperasi baru masih jauh dari harapan.
Pada awal 2026, pemerintah mengonfirmasi bahwa baru sekitar 26 ribu koperasi desa yang telah dibentuk dari target lebih 80 ribu. Fakta ini menuntut upaya percepatan konkret. Salah satu strategi yang diambil adalah menggandeng peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) agar dapat mempercepat proses pendirian koperasi hingga ke pelosok sulit dijangkau.
Keterlibatan TNI di lapangan menuai perdebatan. Ada pihak yang menilai kolaborasi ini efektif mengingat TNI memiliki struktur sampai tingkat desa, seperti Babinsa, dan dianggap mampu membawa pengaruh positif pada pengawalan program. Mayyasari Gondokusumo, akademisi, menilai bahwa komitmen TNI dalam mendukung pembangunan koperasi layak diapresiasi sebagai bentuk nasionalisme baru dalam penguatan ekonomi rakyat.
Namun demikian, kerjasama TNI pada program non-militer ini tetap memancing kritik, terutama terkait kerangka hukum tugas pokok TNI sebagaimana diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2025 dan diskusi tentang ruang lingkup operasi militer selain perang. Penugasan TNI juga tetap berada dalam pengawasan otoritas sipil, dengan Presiden sebagai pengambil keputusan utama.
Presiden menegaskan bahwa sinergi pemerintah, TNI, pemerintah daerah, serta institusi terkait merupakan kunci untuk memastikan Koperasi Merah Putih berjalan profesional dan memberi dampak langsung bagi desa. Regulasi pelaksanaan, sebagaimana kerja sama dengan Agrinas, diharapkan dapat mempercepat implementasi program serta memfasilitasi kebutuhan desa dengan lebih efektif.
Pemerintah menaruh harapan besar pada koperasi sebagai motor penggerak perekonomian rakyat, khususnya bagi masyarakat perdesaan. Dalam prosesnya, pengawasan dan evaluasi kritis menjadi penting agar potensi penyimpangan dapat diminimalisasi. Dukungan publik dan transparansi dari pemerintah, TNI, beserta lembaga terkait dipandang strategis untuk mengawal tercapainya tujuan besar program koperasi.
Meski belum lepas dari tantangan, keterlibatan seluruh elemen bangsa diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa melalui koperasi. Dengan demikian, target pembentukan puluhan ribu koperasi tidak hanya menjadi angka, melainkan menjelma sebagai kekuatan sosial ekonomi bangsa di masa depan.
Sumber: Target 80 Ribu Koperasi Merah Putih Dan Peran TNI Jadi Sorotan, Mampukah Dongkrak Ekonomi Desa?
Sumber: Mengupas Target 80 Ribu Koperasi Merah Putih Dan Peran TNI, Jalan Panjang Mendorong Ekonomi Desa
