Kuliah tamu yang diselenggarakan oleh Program Magister Hubungan Internasional di Universitas Indonesia pada 4 Maret 2026 memberikan ruang dialog mengenai profesionalisme dan pola karier militer di Indonesia, yang merupakan bagian penting dari mata kuliah Reformasi Sektor Keamanan. Acara dalam bentuk forum diskusi ini mempertemukan tiga pakar: Dr. Aditya Batara Gunawan dari Universitas Bakrie, Beni Sukadis dari Lesperssi, dan Yudha Kurniawan dari Laboratorium Terintegrasi Politik, Universitas Bakrie.
Tujuan utama diskusi ini adalah memberikan wawasan baru mengenai tantangan dan perkembangan profesionalisme militer di tanah air. Para pakar membedah jalur karier militer, mekanisme promosi, sekaligus menyorot bagaimana dinamika internal TNI dapat mempengaruhi hubungan sipil-militer serta proses demokratisasi di Indonesia.
Aditya Batara mengkaji dampak perkembangan politik kontemporer, terutama kemunculan kepemimpinan populis, terhadap pengelolaan karier prajurit TNI. Menurutnya, fenomena populisme membuat proses pengisian jabatan strategis militer kerap didasarkan pada kedekatan personal dengan pemimpin puncak, bukan semata prestasi profesional. Hal ini terkadang menimbulkan gesekan antara prinsip meritokrasi dengan pola hubungan patron-klien yang sudah mengakar dalam tubuh militer.
Dalam praktiknya, promosi dan penempatan perwira tinggi di lingkungan TNI seringkali tidak sepenuhnya berjalan berdasarkan sistem prestasi, melainkan juga dipengaruhi relasi pribadi antara petinggi militer dan elit politik. Ini menjadi sorotan serius karena dapat mempersempit ruang pengawasan institusional dan menimbulkan risiko bias keputusan organisasi.
Isu dominasi hubungan personal dalam promosi militer kemudian memperkuat urgensi pembahasan sejauh mana aktor sipil layak terlibat dalam menentukan jabatan strategis, termasuk siapa yang menjadi Panglima TNI. Terdapat variasi di tingkat internasional, di mana beberapa negara demokrasi mewajibkan persetujuan legislatif dalam promosi pimpinan militer, sementara di negara lain, keputusan ada sepenuhnya di tangan otoritas eksekutif.
Sebagai contoh, Yudha Kurniawan menyoroti bahwa di Inggris, pengangkatan komandan tertinggi militer bisa dilakukan tanpa perlu persetujuan parlemen. Keragaman tata kelola ini membuktikan bahwa hubungan sipil-militer memiliki banyak model, tergantung konteks institusional dan sejarah masing-masing negara.
Beni Sukadis membahas pentingnya profesionalisme militer yang tumbuh bersamaan dengan kontrol sipil yang demokratis. Profesionalisme, menurut Beni, memerlukan landasan pendidikan tinggi, sistem penghargaan yang adil, serta sarana prasarana yang memadai untuk menunjang tugas militer. Di Indonesia, reformasi pasca 1998 menghasilkan pemisahan antara TNI dan Polri serta regulasi baru yang menegaskan netralitas militer dari politik praktis.
Akan tetapi, di balik kebijakan yang progresif, promosi ke posisi puncak kadang tetap melibatkan pertimbangan personal. Dalam beberapa kasus, seperti penunjukan Jenderal Gatot Nurmantyo menggantikan Jenderal Moeldoko, didapati bahwa pola rotasi antarmatra dalam pemilihan Panglima TNI tidak selalu konsisten dijalankan. Ini menunjukkan peran kuat preferensi politik pada proses pengambilan keputusan penting di tubuh militer.
Sisi lain yang juga dibahas oleh Yudha adalah soal struktur karier yang kurang ideal. Menurutnya, idealnya seorang perwira meniti karier selama 25 sampai 28 tahun sebelum mencapai posisi Brigadir Jenderal. Kenyataannya, terjadi penumpukan jumlah perwira tinggi sebab struktur jabatan yang terbatas dan tidak sejalan dengan kuantitas personel, sehingga menciptakan stagnasi dan bottleneck dalam regenerasi kepemimpinan.
Faktor-faktor seperti keterbatasan pendidikan militer, seleksi awal, sistem promosi yang kaku, serta anggaran yang terbatas, berkontribusi terhadap akar masalah karier militer di tanah air. Keterbatasan ini turut menghambat optimalisasi pengembangan kualitas SDM militer Indonesia.
Melalui forum ini, mahasiswa didorong untuk memahami bahwa isu hubungan sipil-militer bukan hanya soal supremasi militer atau intervensi sipil, namun juga mengenai bagaimana kedua pihak ini berinteraksi dalam menjaga demokrasi dan keamanan nasional. Pemikiran kritis diperlukan agar tata kelola karier dan promosi perwira TNI bisa dijalankan secara profesional, tanpa terlalu terjebak dalam dinamika politik ad-hoc.
Relevansi diskusi ini semakin kuat di tengah kekhawatiran mengenai kemunduran demokrasi, atau democratic backsliding, di Indonesia. Peningkatan peran militer di sektor sipil, baik langsung maupun tidak langsung, sering menimbulkan perdebatan di ruang publik tentang batas tegas antara otoritas sipil dan militer.
Kesimpulannya, relasi sipil-militer bersifat saling memengaruhi dan membutuhkan keseimbangan peran di antara keduanya. Oleh sebab itu, diskusi tentang pengelolaan karier dan promosi perwira TNI sebaiknya ditempatkan sebagai agenda penataan organisasi profesional, bukan semata-mata isu politik harian.
Banyak negara demokrasi sukses karena membangun perangkat institusional yang mendasari proses pengembangan karier militer secara objektif, menempatkan profesionalisme di atas pertimbangan personal. Indonesia, dengan segala tantangannya, perlu membuka ruang diskusi terbuka dan memperbaiki sistem manajemen SDM militernya agar mampu mendukung modernisasi pertahanan dalam kerangka demokrasi.
Sumber: Diskusi UI Membahas Profesionalisme Militer Indonesia Dan Pola Karier Perwira TNI
Sumber: Diskusi UI Ungkap Dinamika Karier Militer Indonesia, Dari Regenerasi Hingga Reformasi TNI
