Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Pangandaran mulai menggeber agenda legislasi daerah dengan langkah yang cukup tegas. Dalam rapat paripurna, lembaga ini resmi mengajukan empat Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD tahun 2025. Pengajuan tersebut menjadi sinyal bahwa DPRD ingin memastikan aturan daerah tidak tertinggal dari kebutuhan warga maupun perubahan dalam kerangka hukum nasional.
Di tengah tuntutan agar kebijakan publik lebih cepat menjawab persoalan di lapangan, langkah ini juga memperlihatkan arah kerja legislasi yang tidak sekadar administratif. DPRD Pangandaran tampak mencoba menempatkan perda sebagai instrumen yang benar-benar bisa dipakai, bukan hanya dokumen formal yang berhenti di meja pembahasan.
Empat Raperda yang Dibawa ke Paripurna
Ketua Bapemperda DPRD Pangandaran, Iwan M. Ridwan, menegaskan bahwa DPRD memiliki kewenangan untuk mengusulkan rancangan peraturan daerah. Menurut dia, fungsi tersebut melekat dalam peran legislasi DPRD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang kemudian diperbarui melalui UU Nomor 13 Tahun 2022.
Empat Raperda yang diajukan mencakup aturan tentang Pemerintahan Desa, tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa, program jaminan sosial ketenagakerjaan, serta Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Pangandaran. Dengan komposisi tersebut, terlihat bahwa DPRD tidak hanya menyasar urusan tata kelola pemerintahan, tetapi juga perlindungan tenaga kerja dan penguatan lembaga ekonomi daerah.
Raperda tentang desa dan kepala desa menjadi salah satu yang paling strategis karena menyentuh struktur pemerintahan paling dekat dengan masyarakat. Sementara itu, aturan jaminan sosial ketenagakerjaan diarahkan untuk memperkuat perlindungan bagi pekerja, sebuah isu yang kerap menuntut kepastian regulasi. Adapun pembahasan mengenai Bank Pangandaran menunjukkan adanya perhatian pada instrumen ekonomi lokal yang diharapkan mampu memberi dampak lebih luas bagi daerah.
Menjaga Aturan Tetap Sederhana dan Tidak Saling Tabrak
Bapemperda menekankan bahwa pengajuan empat Raperda ini bukan semata untuk menambah jumlah produk hukum daerah. Fokus utamanya justru ada pada penyusunan regulasi yang relevan, efektif, dan tidak saling berbenturan. Di sinilah simplifikasi regulasi menjadi penting, karena perda yang terlalu rumit justru berisiko menyulitkan pelaksanaan di lapangan.
Pendekatan tersebut mencerminkan upaya DPRD Pangandaran agar aturan daerah bisa bergerak seirama dengan kebutuhan masyarakat. Dalam praktiknya, banyak kebijakan publik tersendat bukan karena tidak ada aturan, melainkan karena aturan yang ada tumpang tindih atau terlalu jauh dari kondisi riil. Karena itu, penyusunan perda yang lebih ringkas dan tepat sasaran menjadi kunci agar kebijakan daerah tidak hanya bagus di atas kertas.
Dengan mendorong aturan yang lebih sistematis, DPRD ingin mencegah munculnya celah hukum yang membuat pelaksanaan kebijakan menjadi lambat. Hal ini juga penting agar pemerintah daerah memiliki landasan yang jelas saat menjalankan program di sektor desa, ketenagakerjaan, maupun ekonomi daerah.
Desa, Pekerja, dan Ekonomi Lokal Jadi Titik Tekan
Jika dilihat dari substansinya, keempat Raperda tersebut menyasar tiga bidang besar yang sangat dekat dengan denyut kehidupan warga Pangandaran: desa, tenaga kerja, dan ekonomi lokal. Aturan tentang pemerintahan desa serta mekanisme kepala desa diposisikan untuk memberi kepastian dalam tata kelola pemerintahan di tingkat paling bawah. Kepastian ini penting agar proses pemerintahan desa berjalan lebih tertib dan terukur.
Di sisi lain, program jaminan sosial ketenagakerjaan menunjukkan bahwa perlindungan pekerja masih menjadi perhatian serius. Regulasi di sektor ini diharapkan bisa memberi pijakan yang lebih kuat bagi penyelenggaraan perlindungan sosial bagi tenaga kerja di daerah.
Sementara itu, pembahasan soal Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Pangandaran memperlihatkan bahwa DPRD juga menaruh perhatian pada penguatan ekonomi daerah. Bank daerah bukan hanya soal kelembagaan, tetapi juga soal bagaimana instrumen keuangan bisa mendukung aktivitas ekonomi warga secara lebih luas dan terarah.
DPRD dan pemerintah daerah kini masih akan melanjutkan pembahasan agar setiap rancangan benar-benar selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku dan kebutuhan masyarakat setempat. Proses ini menjadi penting karena kualitas perda akan sangat ditentukan oleh ketepatan isi, kesesuaian hukum, dan kemampuannya menjawab persoalan nyata di Pangandaran.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
