Rumah sakit tidak seharusnya menjadikan persoalan administrasi sebagai alasan untuk menutup pintu bagi pasien yang membutuhkan tindakan cuci darah. Penegasan itu disampaikan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono di tengah sorotan publik atas kasus puluhan pasien yang sempat terganggu akses layanannya karena status Program Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan dinonaktifkan.
Dalam penjelasannya, Dante menekankan bahwa layanan cuci darah bukan jenis perawatan yang bisa ditunda sesuka hati. Bagi pasien yang bergantung pada terapi ini, jeda pelayanan dapat berdampak langsung pada kondisi kesehatan mereka. Karena itu, menurut dia, rumah sakit tetap memiliki kewajiban untuk melayani pasien, meski urusan kepesertaan BPJS sedang mengalami masalah dan perlu reaktivasi.
Kendala administratif tak boleh mengalahkan kebutuhan medis
Pernyataan Dante muncul sebagai respons atas kasus yang ramai diperbincangkan setelah puluhan pasien cuci darah disebut mengalami kendala saat hendak mengakses layanan. Situasi itu memicu kekhawatiran karena terapi cuci darah merupakan kebutuhan rutin yang sangat bergantung pada ketepatan jadwal. Bagi pasien, keterlambatan beberapa hari saja bisa menimbulkan risiko serius.
Dante menegaskan bahwa status PBI BPJS Kesehatan yang sempat bermasalah tetap dapat diaktifkan kembali. Dengan demikian, persoalan administrasi semestinya tidak menjadi penghalang bagi pasien untuk memperoleh layanan medis yang mereka butuhkan. Rumah sakit, kata dia, tidak boleh menolak pasien hanya karena ada proses reaktivasi yang sedang berlangsung.
Ia juga mengingatkan bahwa pelayanan kesehatan dasar harus tetap mengedepankan sisi kemanusiaan. Dalam kasus seperti cuci darah, keputusan menunda layanan bukan sekadar soal teknis, melainkan menyangkut keselamatan pasien. Karena itu, rumah sakit diminta mengambil langkah yang memungkinkan pasien tetap ditangani terlebih dahulu, sembari urusan kepesertaan diselesaikan.
Skema pembiayaan disebut tetap bisa berjalan
Di sisi lain, Dante menjelaskan bahwa biaya pengobatan pasien tetap bisa ditanggung melalui skema PBI BPJS Kesehatan yang dimiliki pasien. Artinya, ketika status kepesertaan kembali aktif, mekanisme pembiayaan dapat berjalan seperti semestinya. Penjelasan ini sekaligus menegaskan bahwa masalah yang muncul bersifat administratif, bukan penghapus hak pasien atas layanan kesehatan.
Dengan penegasan tersebut, Kementerian Kesehatan berharap tidak ada lagi kebingungan di lapangan mengenai siapa yang harus ditangani dan bagaimana pembiayaannya diproses. Bagi pasien, pesan utamanya jelas: jangan menunda pengurusan reaktivasi bila status BPJS bermasalah, tetapi juga tidak perlu khawatir akan ditolak rumah sakit saat membutuhkan layanan cuci darah.
Pasien diminta segera urus reaktivasi
Kemenkes mendorong pasien yang mengalami gangguan status kepesertaan untuk segera mengaktifkan kembali layanan BPJS mereka. Dante menekankan agar proses itu dilakukan tanpa menunggu kondisi memburuk. Dalam kasus layanan yang sifatnya berulang dan tidak bisa berhenti, kepastian administrasi menjadi penting agar jadwal terapi tidak terganggu lebih jauh.
Kasus ini kembali menyoroti pentingnya koordinasi antara rumah sakit, BPJS Kesehatan, dan pasien agar layanan vital tidak tersendat hanya karena urusan dokumen. Dalam praktiknya, warga sering kali berada di posisi paling rentan ketika sistem administrasi belum sinkron, sehingga penegasan dari pemerintah menjadi penting untuk memastikan pelayanan tetap berjalan.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
