Jejak Harta Citra Pitriyami dan Ino Darsono: LHKPN yang Menjadi Ukuran Terbuka-Tidaknya Pejabat Daerah
Di balik jabatan publik yang kerap disorot, ada satu dokumen yang diam-diam menjadi bahan pembacaan serius: Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN. Dari laporan inilah publik bisa melihat apakah seorang pejabat menjaga konsistensi, mengalami lonjakan aset, atau justru mencatat perubahan yang cukup mencolok dari tahun ke tahun. Nama Bupati Pangandaran Citra Pitriyami dan Wakil Bupati Ino Darsono ikut masuk dalam daftar pejabat yang wajib menyampaikan laporan tersebut melalui situs resmi KPK, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.
Harta Citra Pitriyami Naik-Turun, Lalu Melonjak di 2024
Data LHKPN memperlihatkan bahwa kekayaan Citra Pitriyami tidak bergerak dalam pola yang datar. Pada 2019, total hartanya tercatat sebesar Rp 974.186.669. Nilai itu kemudian sempat menurun pada 2020 dan kembali turun pada 2022. Namun, pada 2024, angka tersebut berubah cukup tajam dan mencapai Rp 2.972.325.741 setelah dikurangi utang sebesar Rp 1,5 miliar.
Perubahan itu menunjukkan bahwa laporan harta kekayaan seorang pejabat bukan sekadar angka tahunan yang berdiri sendiri. Ada dinamika yang bisa dibaca dari komposisi aset, kewajiban, dan pembaruan data yang dilakukan secara berkala. Dalam laporan terbaru, kekayaan bersih Citra disebut didominasi oleh tanah dan bangunan, disusul sejumlah kendaraan yang turut memperkuat nilai total asetnya.
Jika dibandingkan dengan data pada tahun-tahun sebelumnya, lonjakan pada 2024 menjadi sorotan tersendiri. Dalam konteks pejabat publik, perubahan seperti ini kerap memunculkan perhatian bukan semata karena nominalnya, melainkan karena LHKPN memang dirancang sebagai alat pengawasan yang mendorong keterbukaan. Saat laporan bergerak naik cukup jauh, publik pun memiliki dasar untuk menilai apakah perubahan itu sejalan dengan riwayat jabatan dan kewajiban pelaporan yang melekat.
Ino Darsono dan Aset yang Jauh Lebih Besar
Berbeda dengan Citra, Wakil Bupati Ino Darsono tercatat memiliki total kekayaan yang jauh lebih besar. Dalam LHKPN 2024, hartanya mencapai Rp 22,063 miliar. Dari jumlah tersebut, bagian paling dominan berasal dari tanah dan bangunan dengan nilai Rp 21,655 miliar. Komposisi ini menunjukkan bahwa aset properti menjadi penopang utama portofolio kekayaannya.
Sebelum menduduki kursi wakil bupati, Ino Darsono dikenal sebagai Wakil Ketua DPRD Pangandaran. Riwayat jabatan ini membuat laporan harta kekayaannya semakin menarik dicermati, sebab LHKPN bukan hanya dokumentasi administratif, tetapi juga salah satu instrumen penting untuk membaca tingkat keterbukaan pejabat negara terhadap masyarakat.
Dalam laporan seperti ini, publik biasanya menaruh perhatian pada dua hal sekaligus: besaran kekayaan dan perubahan dari laporan sebelumnya. Ketika angka bergerak signifikan, perhatian pun ikut meningkat. Karena itu, data kekayaan Ino tidak hanya berbicara tentang nilai aset, tetapi juga tentang bagaimana seorang pejabat menempatkan dirinya dalam kerangka akuntabilitas yang dituntut oleh jabatan.
LHKPN Sebagai Cermin Akuntabilitas
Pelaporan harta kekayaan memang sering dipandang sebagai kewajiban administratif. Padahal, fungsinya jauh lebih luas. Bagi penyelenggara negara, LHKPN adalah salah satu sarana pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan kata lain, laporan ini menjadi alat untuk memastikan bahwa kekayaan pejabat dapat dipantau secara terbuka dan tidak tertutup dari pengawasan publik.
Karena itu, data yang disampaikan Citra Pitriyami dan Ino Darsono bukan sekadar daftar aset. Di balik angka-angka tersebut, ada tuntutan etik yang menyertai jabatan publik: transparan, konsisten, dan siap diawasi. Hingga setahun terakhir, belum ada laporan pasca-pelantikan yang disebutkan dalam data tersebut. Meski begitu, kewajiban pelaporan tetap menjadi pengingat bahwa mandat dari masyarakat datang bersama keharusan untuk terbuka.
Dalam praktiknya, LHKPN kerap menjadi salah satu rujukan awal ketika publik ingin memahami integritas seorang pejabat. Bukan karena angka semata, melainkan karena laporan ini memperlihatkan jejak yang bisa dibandingkan dari waktu ke waktu. Di Pangandaran, nama Citra Pitriyami dan Ino Darsono kini tercatat dalam dokumen yang sama: sebuah laporan yang menempatkan transparansi sebagai bagian tak terpisahkan dari jabatan.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
