Para guru madrasah swasta yang tergabung dalam Perkumpulan Guru dan Madrasah (PGM) Indonesia Kabupaten Pangandaran menggelar audiensi ke Gedung DPRD Pangandaran pada Selasa (7/10/2025). Mereka menuntut agar DPRD membantu memperjuangkan hak mereka untuk diakomodir menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Para guru madrasah swasta membawa sebelas poin tuntutan yang menyoroti adanya kesenjangan dalam kesejahteraan dan status kepegawaian dibandingkan dengan guru di sekolah negeri.
Ketua PGM Indonesia Kabupaten Pangandaran, Dede Zaenal Arifin, menjelaskan bahwa tuntutan utama mereka adalah penyetaraan dan pengangkatan guru madrasah swasta menjadi PPPK. Dede membandingkan nasib mereka dengan guru honorer di sekolah negeri yang bisa diangkat PPPK meski baru mengabdi dua tahun, sementara guru swasta yang telah lama mengabdi belum terakomodir. Ia juga menyampaikan kondisi honor guru madrasah swasta yang memprihatinkan. PGM juga memohon adanya afirmasi khusus bagi guru madrasah swasta yang telah mengabdi lebih dari 15 tahun, dengan harapan mereka diprioritaskan dalam seleksi PPPK dan ASN.
Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, menegaskan komitmen DPRD untuk menindaklanjuti tuntutan tersebut dengan mengirim surat kepada DPR RI dan kementerian terkait untuk mendukung aspirasi guru madrasah swasta. Asep mengapresiasi dan mendukung penuh aspirasi yang disampaikan oleh PGM, yang mewakili sekitar 2.000 guru madrasah di Pangandaran. Dia menekankan pentingnya peran para guru dalam mencetak generasi cerdas di Pangandaran, dan berjanji untuk membantu memperjuangkan hak-hak mereka.
