Pembatalan hasil putaran pertama pemilihan presiden Romania oleh Mahkamah Konstitusi (CCR) menjadi sinyal kuat bagi komunitas internasional, khususnya bagi negara-negara demokrasi yang sedang menghadapi tantangan ketahanan digital seperti Indonesia. Tidak hanya soal hukum semata, keputusan ini mencerminkan realitas baru dalam ancaman siber global yang kini menjadi alat geopolitik utama dalam menggerus fondasi demokrasi melalui intervensi terstruktur dan tersembunyi.
Fenomena pembatalan pemilu di Romania menyoroti transformasi ancaman digital modern: dari sekadar tindak kriminal menjadi operasi terencana yang disertai dukungan sumber daya negara asing. Berdasarkan laporan intelijen, pemilu tersebut diganggu melalui dua skenario utama: serangan langsung ke infrastruktur digital dan manipulasi opini publik berbasis disinformasi. Inilah wajah serangan hibrida yang kini menantang keamanan dalam negeri dan kredibilitas sistem pemilu dunia.
Pertama, infraÂstruktur teknologi yang menopang penyelenggaraan pemilu menjadi sasaran puluhan ribu serangan siber secara simultan dan masif. Data resmi menunjukkan lebih dari 85.000 upaya peretasan diarahkan ke jaringan informasi vital selama fase penentuan suara. Hal ini menandakan bukan hanya ancaman pencurian data, namun usaha nyata untuk mengacaukan, menghancurkan, bahkan mengubah hasil suara. Keterpaduan dan kapasitas serangan yang sangat besar ini memperkuat dugaan keterlibatan aktor yang didukung kekuatan negara asing.
Kedua, terjadi gelombang masif manipulasi persepsi publik melalui penyebaran narasi palsu di platform seperti Telegram dan TikTok. Operasi ini terstruktur: narasi disebar secara sistematis untuk menaikkan popularitas kandidat tertentu yang memiliki keterkaitan geopolitik. Dalam kasus Romania, calon pro-Moskow Calin Georgescu tiba-tiba unggul berkat derasnya arus propaganda digital yang dibiayai secara ilegal, memperlihatkan bagaimana dana asing dan teknologi dapat dimanfaatkan untuk merusak keabsahan pilihan masyarakat.
Mahkamah Konstitusi Romania menegaskan langkah tegas dengan membatalkan hasil pemilihan. Disimpulkan bahwa infiltrasi siber yang ekspansif serta manipulasi wacana publik telah mengingkari norma keadilan dan transparansi pemilu, sehingga seluruh proses harus diulang demi menjaga demokrasi.
Bagi Indonesia, peringatan ini sangat relevan. Dengan populasi digital yang sangat besar dan pola konsumsi informasi yang dinamis, Indonesia berada dalam posisi rentan terhadap model serangan seperti di Romania. Ancaman nyata bukan sekadar peretasan situs Komisi Pemilihan Umum (KPU), melainkan juga penyuntikan opini palsu yang sanggup membelah bangsa dan menciptakan destabilisasi politik.
Serangan siber pada infrastruktur atau kampanye digital penuh disinformasi dapat menurunkan legitimasi pemilu, memunculkan distrust, bahkan mendorong masyarakat pada polarisasi ekstrem. Jika tidak diantisipasi, campur tangan asing dalam proses pemilu dapat mengikis kedaulatan dan hak menentukan arah bangsa sendiri.
Pemerintah dan para pemangku kepentingan harus meningkatkan kapasitas pertahanan siber secara nasional—bukan hanya sebatas penegakan hukum pidana biasa. Peningkatan investasi untuk edukasi literasi digital, pengawasan ruang siber, dan teknologi pelacakan pelaku kekuatan asing sangat krusial. Selain itu, kolaborasi lintas lembaga, dari POLRI, BSSN, Kominfo hingga TNI, harus diperkuat agar Indonesia tetap mampu menjaga keutuhan demokrasinya di tengah transformasi ancaman global yang semakin kompleks.
Belajar dari kasus Romania, Indonesia harus bergerak lebih waspada menghadapi potensi invasi siber: membangun ketahanan digital sebagai bagian integral dari sistem politik, bukan sekadar tanggapan sementara pada kejahatan dunia maya. Hanya dengan kesiapan dan mitigasi menyeluruh, demokrasi Indonesia dapat terlindungi dari ancaman modern yang tidak terlihat namun sangat nyata.
Sumber: Ancaman Nyata Invasi Siber: Serangan Hibrida, Disinformasi Digital, Dan Ancaman Terhadap Demokrasi Indonesia
Sumber: Ancaman Nyata Invasi Siber: Ketika Demokrasi Di Indonesia Terancam
